Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto di Indonesia, yang berkuasa dari tahun 1967 hingga 1998, telah sering diidentifikasikan dengan dominasi dan kontrol politik yang ketat terhadap rakyat. Beberapa metode kontrol yang diterapkan oleh pemerintahan ini bisa kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan, dari penindasan aktivis politik hingga manipulasi media. Namun, ada juga beberapa peristiwa dan kebijakan yang mengindikasikan bahwa kontrol pemerintah Orde Baru ini tidak sepenuhnya tanpa batas atau absolut.
Politik Penghilangan Aktivis
Salah satu metode yang paling sering dihubungkan dengan pemerintah Orde Baru adalah penindasan mereka terhadap aktivis politik dan pendamping mereka, yang sering merujuk pada Tahun Pembantaian Massal 1965-1966. Ribuan orang yang dianggap komunis atau simpatisan komunis diperiksa, ditangkap, dan seringkali dibunuh tanpa pengadilan.
Manipulasi Media
Pemerintahan Orde Baru juga melakukan kontrol luas terhadap media. Selama periode ini, media Indonesia berada di bawah kontrol yang ketat, dengan pemberitaan negatif tentang pemerintah sering kali disensor. Sementara itu, propaganda pemerintah tersebar luas, mempromosikan pandangan pemerintah atas berbagai isu dan kebijakan.
Kebijakan Ekonomi yang Rigor
Pemerintah Orde Baru juga berusaha menciptakan stabilitas ekonomi dan politik melalui program pembangunan “Pembangunan Lima Tahun” dan oleh karena itu, mempertahankan kontrol atas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini mencakup kontrol hukum yang ketat terhadap investasi dan komersialisasi, serta penindasan pekerja dan serikat pekerja.
Dikeluarkannya Demokrasi Pancasila
Pemilu multiparpol yang dikeluarkan sejak 1971 menjadi ciri khas kontrol politik Orde Baru. Konsep Demokrasi Pancasila, demokrasi dalam tuntunan Pancasila, dicanangkan oleh Soeharto dengan dalih mempertahankan stabilitas bangsa. Pada praktiknya, hal ini justru menyuburkan dominasi politik oleh Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politik Soeharto.
Tetapi, sejarah juga mencatat bahwa dalam periode ini terjadi beberapa peristiwa yang justru menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru masih membiarkan beberapa aspek kehidupan publik berjalan dengan relatif bebas seperti:
Pendidikan dan Riset
Jika melakukan pengecualian pada tematik dominasi, elemen dari pemerintahan Soeharto yang tampaknya kurang terkontrol adalah pendidikan dan penelitian ilmiah. Walau pemerintah merancang kurikulum dan mengendalikan institusi pendidikan, pihaknya tidak mampu membatasi dinamika ilmiah yang dihasilkan dari perguruan tinggi dan penelitian riset yang diselenggarakan.
Contoh-contoh di atas tidak dirancang untuk mengecilkan dampak negatif dari metode kontrol pemerintah Orde Baru, namun untuk menunjukkan bahwa dominasi mereka adalah kompleks dan tidak serta-merta mengorbankan semua aspek kehidupan publik.
