Pemerintah Orde Baru, dalam sejarah Indonesia, kerap kali diidentifikasi dengan otoritarianisme dan kontrol yang ketat terhadap kehidupan rakyat. Dalam menjawab pertanyaan yang menggambarkan metode kontrol pemerintahan Orde Baru, terlebih dulu perlu kita lakukan tinjauan terhadap sejumlah cara utama yang digunakan oleh pemerintahan ini untuk melaksanakan kontrol tersebut.
Diktator Militer
Orde Baru didirikan dan diperkuat oleh sosok militer. Puncaknya adalah Jenderal Soeharto, yang mengendalikan kekuatan militer dan polisi sebagai alat untuk mengawasi dan mengontrol rakyat. Jajarannya meluas hingga ke tingkat desa dan distrik, dengan memiliki jaringan intelijen yang luas dan berfungsi memantau kehidupan masyarakat sehari-hari.
Kontrol Media
Pemerintah Orde Baru melakukan kontrol yang sangat ketat atas media. Media massa diawasi, dibatasi, dan bahkan dibredel jika dianggap melawan pemerintah. Penyensoran berita dan pelarangan kegiatan pers adalah praktik umum, sehingga informasi yang beredar didominasi oleh tafsiran resmi pemerintah.
Pemakaian Ideologi Pancasila
Pemerintahan Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai ideologi resmi negara dan mencoba memaksakannya kepada masyarakat. Melalui berbagai kebijakan dan program seperti Pembinaan Mental Pancasila (PMP), rakyat dipaksa untuk menerima interpretasi pemerintah atas Pancasila.
Namun, ada beberapa aspek kehidupan masyarakat yang tidak diatur atau dikontrol secara ketat oleh pemerintah Orde Baru, dan bisa dianggap sebagai pengecualian dalam konteks pertanyaan ini. Salah satu contoh adalah agama dan kepercayaan. Meskipun pemerintah melakukan upaya tertentu untuk mengatur ajaran dan praktik agama, namun pada umumnya, rakyat mempunyai kebebasan untuk menjalankan agama dan keyakinan mereka masing-masing. Jadi, dalam menjawab pertanyaan ini, adalah benar dan masuk akal untuk mengatakan bahwa pengendalian agama dan keyakinan adalah aspek kehidupan masyarakat yang tidak didominasi oleh pemerintah Orde Baru.
