Konstitusi atau Undang-Undang Dasar bertindak sebagai landasan hukum tertinggi dalam suatu negara. Secara hirarki, berbagai jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di bawah Undang-Undang Dasar seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
Dalam hal ini, konstitusi atau Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai dasar dan pedoman yang melandasi seluruh peraturan dan kebijakan di suatu negara. Jika ada suatu peraturan lain yang bertentangan dengan konstitusi, maka peraturan tersebut bisa dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku.
Posisi Konstitusi sebagai “Lex Superior”
Konsep ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan prinsip hukum Latin “Lex Superior Derogat Legi Inferiori”. Prinsip ini berarti bahwa undang-undang yang lebih tinggi meniadakan atau mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Dalam konteks ini, konstitusi merujuk sebagai “lex superior” atau hukum tertinggi dan undang-undang lain atau peraturan perundang-undangan lainnya adalah “legi inferiori” atau hukum dengan tingkatan dibawahnya.
Fungsi Konstitusi
Konstitusi di negara manapun berfungsi sebagai dasar dan pegangan utama dalam sistem hukum dan pemerintahan. Berikut adalah beberapa fungsi penting dari konstitusi:
- Menetapkan struktur dan fungsi dari organ-organ pemerintah
- Memberikan warga negara hak-hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat
- Menjamin keadilan dan persamaan di mata hukum
- Menyediakan mekanisme untuk memecahkan konflik
oleh karena itu, pengertian dan pemahaman yang baik tentang konstitusi dan hirarki perundang-undangannya sangat penting untuk melihat bagaimana suatu negara dijalankan dan bagaimana hukum diterapkan diharapkan dapat menjadi referensi yang baik dan membantu memahami posisi konstitusi dalam hirarki peraturan perundang-undangan.
