Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Selain melalui pemilihan umum yang diselenggarakan periodik, partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan negara juga dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme. Satu di antara bentuk mekanisme tersebut adalah proses di mana rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Bentuk demokrasi sejenis ini disebut dengan demokrasi partisipatoris atau demokrasi langsung.
Demokrasi Partisipatoris: Pengertian dan Contohnya
Demokrasi partisipatoris atau demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi yang memberikan kekuasaan langsung kepada rakyat dalam membuat kebijakan atau undang-undang. Kelahiran konsep ini berasal dari filosofi pemerintahan kuno di kota Athena, Yunani, dimana setiap warga berhak menyarankan kebijakan dan berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan.
Melalui model demokrasi partisipatoris, setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapat, mengajukan usul, dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam membuat, memilih, atau menolak suatu undang-undang. Walau dalam praktiknya tidak setiap warga dapat berjunjung pada semua proses tersebut, konsep ini memberikan peluang yang lebih besar kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemerintahan.
Misalnya, di Swiss, sebuah negara yang dikenal dengan sistem demokrasi partisipatorisnya, rakyatnya diberi hak untuk ikut serta dalam keputusan-keputusan penting negara melalui proses yang disebut “referendum”. Dalam referendum, setiap warga yang sudah cukup umur diberi kesempatan untuk ikut serta dalam membahas dan mengesahkan sejumlah isu dan undang-undang.
Manfaat dan Tantangan Demokrasi Partisipatoris
Sejatinya, demokrasi partisipatoris menyajikan berbagai manfaat. Partisipasi langsung rakyat dalam proses legislatif dan keputusan pemerintahan berarti bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih mungkin mencerminkan keinginan dan kebutuhan rakyat secara menyeluruh, bukan sekedar kepentingan elit politik. Keterlibatan rakyat juga berarti ada mekanisme kontrol sosial yang lebih kuat terhadap pemerintah.
Namun, demokrasi partisipatoris juga menimbulkan tantangan. Misalnya, membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit untuk melibatkan sejumlah besar orang dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, partisipasi publik yang besar juga dapat mengakibatkan hasil keputusan yang lambat dan mungkin saja berantakan.
Secara keseluruhan, demokrasi partisipatoris memiliki kelebihan dan tantangan. Untuk Indonesia, langkah pentingnya adalah menjaga keseimbangan antara memastikan partisipasi rakyat yang luas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
