Demokrasi Pancasila merupakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila dalam sistem pemerintahan, di mana masyarakat memiliki hak suara yang sama dan kedaulatan rakyat dihargai. Konsep ini patut diperhatikan dalam proses pembuatan kebijakan dan perundang-undangan. Dalam membincangkan Demokrasi Pancasila, ada dua aspek yang penting untuk dipahami: aspek material dan aspek formal.
AspekMaterial dalam Demokrasi Pancasila
Aspek material ada penekanannya pada substansi atau isi dari suatu hal. Dalam konteks Demokrasi Pancasila, yang dimaksud dengan aspek material adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dan tujuan dari penerapan demokrasi tersebut. Bisa dikatakan, aspek material ini adalah “jiwa” dari Demokrasi Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi titik tolak aspek material Demokrasi Pancasila. Nilai-nilai ini harus terwujud dalam setiap proses dan hasil kebijakan publik, serta dalam perwujudan negara dan masyarakat.
Aspek Formal dalam Demokrasi Pancasila
Berbeda dengan aspek material, aspek formal berfokus pada struktur dan mekanisme. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan aspek formal adalah sistem dan prosedur yang digunakan dalam implementasi Demokrasi Pancasila. Ini mencakup bagaimana pemerintahan berjalan, bagaimana peraturan dan kebijakan dibuat dan diimplementasikan, dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses ini.
Beberapa contoh dari aspek formal dalam Demokrasi Pancasila meliputi sistem pemilihan umum, pelaksanaan musyawarah mufakat, dan pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan. Aspek formal ini wajib mematuhi nilai-nilai Pancasila yang menjadi prinsip dasar dalam aspek material.
Aspek material dan formal dalam Demokrasi Pancasila saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nilai-nilai Pancasila sebagai aspek material harus terwujud dan terimplementasi dalam sistem dan prosedur formal. Sebaliknya, sistem dan prosedur formal juga harus mampu menjaga dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila.
Jadi, jawabannya apa? Jawabannya adalah bahwa aspek material dan formal dalam Demokrasi Pancasila memiliki peranan yang sama pentingnya dalam mewujudkan prinsip-prinsip Pancasila dalam sistem pemerintahan. Aspek material menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila, sementara aspek formal menentukan bagaimana nilai-nilai Pancasila tersebut diterapkan dalam praktek pemerintahan dan penyelenggaraan negara.
