Sebuah perkembangan pemahaman politik dalam masyarakat adalah bahwa makna demokrasi bukan hanya terbatas pada prosedur pemilihan, tetapi juga pada perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Pendapat ini cukup mengungkap bahwa demokrasi dan HAM merupakan dua konsep yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan.
Demokrasi dalam pengertian sempit pada umumnya merujuk pada suatu sistem pemerintahan yang memungkinkan para pemilih untuk memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Demokrasi ini, dalam esensinya, adalah tentang membagi kekuasaan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memberdayakan orang banyak. Tetapi, demokrasi dalam pengertian luas mencakup lebih dari sekadar prosedur pemilihan.
Demikian pula, HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu, hanya karena dia atau dia adalah manusia. HAM diakui secara internasional sebagai hak universal yang harus dilindungi oleh hukum. Beberapa hak asasi ini mencakup hak hidup, hak atas kebebasan, hak atas pendidikan, dan hak atas pengakuan hukum.
Menjunjung tinggi HAM dalam demokrasi berarti membentuk suatu sistem yang bertujuan untuk melindungi hak individu dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh otoritas umum atau individu lain. Ini mencakup tugas negara untuk menjaga, mempromosikan, dan melaksanakan hak-hak ini. Negara demokratis harus memberikan akses yang sama kepada semua warganya untuk memenuhi hak dan kebutuhan mendasar mereka, tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial.
Demokrasi berbasis HAM mengakui bahwa penegakan dan perlindungan HAM adalah inti dari tata kelola yang baik dan proses pembuatan keputusan yang demokratis. Prinsip ini mengharuskan pemerintah bekerja dalam kerangka hukum yang jelas yang melindungi HAM dan mendukung partisipasi aktif warganya dalam proses pengambilan keputusan.
Akhirnya, kita bisa menegaskan bahwa demokrasi yang menjunjung tinggi HAM setinggi-tingginya di atas kepentingan umum adalah demokrasi sejati. Hal ini berarti bahwa sistem politik tersebut tidak hanya berkutat pada pemenuhan kebijakan umum, tetapi juga memprioritaskan perlindungan dan penegakan hak-hak individu. Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, serta pengakuan bahwa kepentingan umum yang sejati tidak dapat dicapai tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia.
