Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan sikap Partai Komunis Indonesia (PKI) dari yang semula mendukung pemerintah Republik Indonesia, menjadi partai oposisi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RERA 1948, dan bagaimana PKI menggabungkan kelompok-kelompok kiri ke dalam struktur organisasi mereka.
Latar Belakang
Pada awal tahun 1948, PKI adalah salah satu dari beberapa partai yang mendukung pemerintah Republik Indonesia. Namun, situasi ini berubah ketika pemerintah RI menerbitkan RERA (Reorganisasi, Efisiensi & Rasionalisasi Angkatan Perang) 1948. RERA tersebut adalah serangkaian kebijakan yang dirancang untuk merampingkan dan menghimpun berbagai fraksi militer sehingga efektif dan efisien dalam melawan penjajah Belanda. Adapun salah satu dampaknya adalah berkurangnya pengaruh golongan kiri, termasuk PKI, dalam struktur pemerintahan.
PKI Menjadi Partai Oposisi
Hal ini membuat PKI merasa tidak dihargai dan dikucilkan dari pemerintahan, sehingga berubah menjadi partai oposisi. PKI merasa bahwa mereka tidak mendapatkan pengakuan yang pantas atas peran dan sumbangan mereka dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Keputusan ini membuat ketegangan antara pemerintah dan PKI semakin meningkat.
Pembentukan Blok Kiri
Dalam kondisi menjadi partai oposisi dan merasa ditekan oleh kebijakan RERA 1948, PKI mengambil langkah proaktif dengan menggabungkan berbagai golongan kiri ke dalam organisasinya. Ini dilakukan dengan pembentukan “Blok Kiri”, sebuah koalisi berbagai kelompok progresif dan revolusioner yang menentang kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat jelata. Blok Kiri ini menjadi bentuk perlawanan konkrit PKI terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kaum buruh, tani, dan golongan kiri lainnya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setelah pemberlakuan RERA 1948, Partai Komunis Indonesia (PKI) berubah dari pendukung pemerintah menjadi partai oposisi dan menggabungkan berbagai golongan kiri ke dalam organisasi mereka dalam bentuk Blok Kiri. Golongan-golongan kiri ini kemudian berjuang bersama PKI dalam menentang apa yang mereka anggap sebagai tindakan diskriminatif dari pihak pemerintah.
