Indonesia sebagai negara yang memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang kompleks, mempengaruhi pembentukan budaya politiknya. Pertumbuhan dan perkembangan Indonesia sebagai sebuah Negara demokrasi telah diukir oleh berbagai faktor budaya serta nilai-nilai yang berakar kuat dalam masyarakatnya. Untuk menganalisa hal tersebut, perlu dilakukan pendekatan terhadap faktor-faktor budaya politik di Indonesia dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan konsep good governance.
Budaya Politik di Indonesia
Budaya politik dapat didefinisikan sebagai pola-polanya orientasi individu atau masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku, maupun output-output yang dihasilkannya. Di Indonesia, faktor-faktor budaya yang mempengaruhi politik antara lain adalah etnisitas, agama, dan regionalisme. Keberagaman etnis dan agama telah mempengaruhi dinamika politik di Indonesia, dimana setiap kelompok etnis dan agama cenderung memiliki orientasi politiknya masing-masing. Regionalisme juga menjadi salah satu faktor penting, seiring dengan penerapan otonomi daerah.
Good Governance
“Good governance” adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana institusi publik melakukan pengelolaan sumber daya publik dan masalah publik. Gagasan utama dari good governance meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan inklusivitas. Pentingnya good governance terletak pada kemampuannya untuk menciptakan lingkungan dimana kebijakan publik dapat dibuat dan diterapkan demi kepentingan publik secara umum.
Hubungan Budaya Politik dan Good Governance di Indonesia
Budaya politik di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong konsep good governance. Misalnya, keberagaman etnis dan agama dapat menjadi kekuatan dalam mendukung transparansi dan inklusivitas. Keterlibatan berbagai kelompok dalam proses pembuatan kebijakan dapat mendorong transparansi dan inklusivitas.
Regionalisme dalam konteks otonomi daerah juga berpotensi menguatkan good governance. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan menyelesaikan masalah di wilayahnya. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
Namun, budaya politik juga bisa menjadi penghambat good governance. Misalnya, praktek politik primordial yang masih populer di beberapa daerah dapat menghambat proses demokrasi dan good governance. Nepotisme dan korupsi juga menjadi isu krusial yang perlu diatasi.
Dalam konteks Indonesia, penting untuk melihat bagaimana faktor-faktor budaya mempengaruhi politik dan good governance. Transformasi politik yang mencerminkan good governance tidak hanya membutuhkan perubahan institusional, tapi juga perubahan budaya politik yang mendukung transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan inklusivitas.
Jadi, jawabannya apa? Jawabannya adalah terdapat hubungan erat antara budaya politik di Indonesia dengan piawai mengaplikasikan konsep “good governance”. Di satu sisi, budaya politik dapat mendukung good governance, namun di sisi lainnya juga dapat menjadi penghambat jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang budaya politik Indonesia perlu diperhatikan dalam praktek good governance bagi Indonesia yang lebih baik.
