Dalam rentang waktu stipulasi ini, yakni 1959 sampai 1966, periode demokrasi yang berlangsung di Indonesia dikenal sebagai periode “Demokrasi Terpimpin”.
Periode Demokrasi Terpimpin
Periode demokrasi ini mengikuti periode konstitusional dan berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Namanya “Demokrasi Terpimpin” merujuk pada struktur pemerintahan di mana keputusan dan kebijakan secara besar-besaran dipimpin atau diorientasikan oleh seorang pemimpin atau sekelompok kecil individu.
Latar Belakang
Demokrasi Terpimpin berawal dari kegagalan sistem multipartai di era Demokrasi Liberal. Pandangan yang berkembang saat itu yaitu demokrasi liberal dianggap tidak cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang menginginkan persatuan. Maka, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang menandai berakhirnya sistem demokrasi liberal dan dimulainya sistem demokrasi terpimpin.
Pelaksanaan
Dalam periode ini, pemerintahan Soekarno berusaha mendirikan fondasi yang kuat untuk bangsa dan negara yang baru merdeka dengan cara menciptakan identitas nasional melalui berbagai cara, seperti pembentukan konsep politik luar negeri “Bebas-Aktif”, memberlakukan UUD 1945 kembali dan mempertahankan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai ideologi nasional.
Akhir Demokrasi Terpimpin
Sayangnya, demokrasi terpimpin mengalami banyak tantangan dan akhirnya berakhir pada tahun 1966 dengan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), yang memberi kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara dan keketatan orde. Inilah awal dari era “Orde Baru”.
Dalam periode ini, budaya dan pendekatan demokrasi di Indonesia sangat berbeda dengan apa yang kita pahami sebagai demokrasi hari ini. Meski begitu, periode ini telah membentuk sejarah, budaya, dan politik Indonesia dalam berbagai cara dan memiliki dampak yang signifikan hingga hari ini.
