Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi dan peran penting dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Salah satu fungsi yang menonjol adalah hak untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ini terperwujud melalui kebijakan dan inisiatif legislatif. Akan tetapi, dalam situasi tertentu, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas isu tertentu yang dianggap penting dan membutuhkan penanganan khusus.
Kasus Century Bank adalah salah satu contoh di mana DPR perlu menunjuk panitia khusus. Penunjukan panitia khusus ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak anggota DPR.
Latar Belakang Pansus Century
Bank Century menjadi sorotan publik setelah dilakukan penyelamatan oleh Bank Indonesia (BI), yang menghabiskan dana sebesar Rp.6,7 triliun. Penyelamatan ini dilakukan dengan alasan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Akan tetapi, keputusan ini menuai berbagai kritik dan pertanyaan.
Untuk mengungkap berbagai ketidakjelasan dan mencari solusi terbaik, DPR kemudian membentuk Pansus Century.
Peran dan Fungsi Pansus Century
Panitia khusus yang dibentuk DPR ini memiliki beberapa peran dan fungsi penting, yaitu:
- Investigasi Thorough: Pansus bertugas untuk melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap kasus Bank Century, termasuk membaca berbagai dokumen, wawancara dengan berbagai pihak terkait, dan memeriksa bukti yang relevan.
- Transparansi Pelaksanaan: Pansus berfungsi untuk menyampaikan informasi yang transparan kepada publik mengenai perkembangan kasus Century.
- Pemberian Rekomendasi: Pansus juga memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi kepada DPR mengenai penanganan lebih lanjut terhadap kasus Century.
Dengan demikian, melalui pembentukan Pansus Century, DPR telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebaik mungkin untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa DPR mampu bertindak dan membuat keputusan sesuai dengan mandat yang diamanatkan oleh rakyat. Pansus Century menjadi simbol penting bagaimana DPR menjalankan fungsi kontrol, legislatif, dan pengawasannya dalam kasus besar yang menyangkut kepentingan publik.