Pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan adalah dari mayoritas partai di parlemen dan parlemen memegang otoritas legislatif dan eksekutif. Beberapa faktor dapat menjelaskan mengapa negara memilih untuk menjalankan sistem pemerintahan parlementer.
Kestabilan Politik
Salah satu faktor utama yang membuat negara memilih untuk dijalankannya sistem pemerintahan yang bersifat parlementer adalah kestabilan politik. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kebijakan dan hukum yang disahkan sering kali lebih stabil karena tunduk pada persetujuan mayoritas. Jika dibandingkan dengan sistem presidensial, di mana kebijakan dapat berubah seiring berubahnya kepresidenan, sistem parlementer memberikan tingkat konsistensi yang lebih besar.
Pertimbangan Demokrasi
Aspek demokratik juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap pilihan sebuah negara untuk sistem parlementer. Dalam parlemen, perwakilan dari berbagai partai politik diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Ini mencerminkan prinsip keterwakilan dan partisipasi warga negara dalam pemerintahan, kunci utama demokrasi.
Efisiensi dalam Pembuatan Kebijakan
Pada sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan dan parlemen biasanya bekerja dalam satu kesatuan, membuat proses pembuatan kebijakan menjadi lebih cepat dan efisien. Perbedaan antara eksekutif dan legislatif tidak begitu mencolok dibandingkan dengan sistem presidensial. Dalam situasi mendesak, ini bisa menjadi faktor penentu dalam memberikan respons cepat dari pemerintah.
Integrasi Nasional
Akhirnya, sistem pemerintahan parlementer dapat berkontribusi terhadap integrasi nasional. Dalam sistem ini, partai-partai kecil juga memiliki kesempatan untuk diwakili di parlemen. Hal ini bisa mempromosikan makna keterwakilan yang lebih inklusif, menjamin keanekaragaman suara di pemerintahan, dan mendukung integrasi kelompok-kelompok minoritas dalam sebuah negara.
Jadi, ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap dijalankannya sistem pemerintahan yang bersifat parlementer di berbagai negara. Meskipun setiap sistem memiliki pro dan kontranya masing-masing, banyak negara telah menemukan bahwa sistem parlementer terbaik sesuai dengan kebutuhan politik, sosial, dan ekonomi mereka.
