Wawasan Nusantara adalah konsep yang menempatkan Indonesia sebagai satu kesatuan geopolitik dan geostrategis yang utuh dan tak terpisahkan. Dalam konsep ini, semua elemen, mulai dari budaya, suku, agama, bahkan ras, digabungkan menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi, menciptakan keragaman yang kaya dan kompleks di sepanjang kepulauan Indonesia.
Pandangan ini, jika dijalankan dengan semestinya, dapat mendorong persatuan dan perdamaian dalam masyarakat. Namun, berbagai persoalan sering kali muncul, mempertanyakan sejauh mana Wawasan Nusantara dapat mewujudkan cita-cita nasional Indonesia.
Salah satu persoalan tersebut adalah anggapan masih kuatnya paham bahwa putra daerah adalah yang paling layak untuk dipilih sebagai kepala daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa meski gagasan Wawasan Nusantara telah mendukung cita-cita nasional keberagaman dan persatuan, tetap ada tantangan dalam mengimplementasikan pandangan ini dalam praktik.
Pada dasarnya, pilihan untuk memilih putra daerah sebagai kepala daerah bukanlah fenomena yang hanya terjadi di Indonesia saja. Di banyak tempat, manusia cenderung memilih pemimpin yang merupakan bagian dari komunitas lokal mereka, karena ada asumsi bahwa pemimpin tersebut akan lebih memahami dan mementingkan kepentingan daerahnya.
Namun, dalam konteks Indonesia, hal ini menimbulkan persoalan. Jika pemimpin hanya dipilih berdasarkan asal usulnya dan bukan kapabilitasnya, dapat memicu disintegrasi dan polarisasi di masyarakat. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip persatuan dan keragaman yang ditetapkan oleh Wawasan Nusantara.
Itulah sebabnya penting bagi kita, sebagai bangsa, untuk kembali menelaah dan memahami pentingnya Wawasan Nusantara dalam pelayanan publik dan pemerintahan. Sangat penting bagi pemimpin untuk mampu menyeimbangkan kepentingan lokal dengan kepentingan nasional. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu mendorong integrasi dan harmoni, sekaligus mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya, tanpa memandang keberagaman mereka.
Jadi, jawabannya apa?
Mengapa fenomena pilihan putra daerah sebagai kepala daerah terjadi? Ini bisa dijelaskan oleh tendensi manusia untuk memilih pemimpin dari komunitas mereka sendiri, dengan asumsi bahwa pemimpin tersebut akan lebih memahami dan mementingkan kepentingan daerahnya. Namun, penting bagi kita untuk memastikan bahwa hal ini tidak merusak keharmonisan dan integrasi nasional. Untuk itu, kepemimpinan yang efektif perlu mampu menyeimbangkan kepentingan lokal dengan kepentingan nasional.
