Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi terpenting dalam mewujudkan struktur pemerintahan Indonesia yang demokratis. Lembaga yang terbentuk berdasarkan perundang-undangan tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing yang saling mengisi. Dalam kaitannya dengan pengawasan eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak istimewa yang diperuntukkan untuk meminta keterangan kepada pemerintah sebagai bagian dari usaha mengawasi jalannya pemerintahan. Hak ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan.
Pemahaman Tentang Hak Interpelasi, Angket dan Persetujuan Pendapat
Ketentuan mengenai hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dapat ditemukan dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketiga hak tersebut merupakan wahana bagi DPR untuk melakukan pengawasan, penelaahan, dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan dari pemerintah tentang kebijakan pemerintah yang penting dan mengundang perhatian umum. Interpelasi digunakan DPR ketika ada tindakan atau kebijakan pemerintah yang patut dipertanyakan.
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan investigasi terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap telah melanggar hukum. Salah satunya melalui pencarian data dan fakta melalui berbagai sumber.
Sedangkan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk mengeluarkan pendapat atau tanggapan terhadap suatu permasalahan atau isu strategis.
Implementasi Hak DPR dalam Pengawasan Pemerintah
Pelaksanaan hak-hak tersebut tidak hanya menuntut kerjasama antara DPR dan pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat. Pasal 208 Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengamanatkan bahwa pembahasannya melibatkan partisipasi masyarakat sehingga DPR bukan hanya bertindak atas nama rakyat, tetapi juga secara nyata melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
Sebagai fungsi pengawasan, hak interpelasi, angket dan persetujuan tidak boleh disalahgunakan. Dalam melaksanakannya, DPR harus memastikan bahwa tindakan tersebut diambil untuk melindungi kepentingan publik dan menjamin adanya akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dalam praktiknya, sering muncul tantangan dan dinamika dalam penggunaan hak-hak istimewa ini, termasuk masalah perbedaan interpretasi dan pelaksanaan. Oleh karena itu, mekanisme kerja yang jelas dalam penerapan hak-hak tersebut menjadi penting, serta membangun pemahaman bersama yang kuat antara DPR dan pemerintah untuk menghindari konflik dan ketegangan.
Penutup
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah. Namun, perlu ada penggunaan hati-hati dan bijaksana dari hak-hak tersebut agar tidak menjadi alat politik belaka, melainkan benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
