Indonesia adalah negara demokrasi dengan berbagai keanekaragaman. Sebagai sebuah negara yang merdeka, Indonesia memiliki landasan utama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam perjalanannya, Indonesia pernah di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemerintahan ini memiliki komitmen untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, harapan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Orde Baru ini tidak sepenuhnya terwujud.
Pencapaian Pemerintahan Orde Baru
Di era Orde Baru, Presiden Soeharto memang membawa beberapa perubahan positif bagi Indonesia. Secara ekonomi, Indonesia mengalami peningkatan. Pembangunan infrastruktur dilakukan di berbagai daerah, pendidikan ditingkatkan, dan Indonesia berhasil keluar dari masa krisis ekonomi.
Pemerintah Orde Baru secara jelas mengedepankan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar ideologi negara. Komitmen ini dibuktikan dengan berbagai upaya seperti peningkatan wacana nasional mengenai Pancasila dan pelaksanaan kebijakan politik berdasarkan UUD 1945.
Kendala dan Kritik terhadap Pemerintahan Orde Baru
Meskipun pemerintah Orde Baru melakukan berbagai upaya positif, banyak juga kritik dan masalah yang muncul. Salah satu yang sangat jelas adalah soal penegakan hukum dan HAM. Banyak kejadian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu tetapi tidak ditindaklanjuti secara tepat.
Selain itu, kasus korupsi juga marak di era ini. Keberadaan Cendana, yaitu keluarga Soeharto dan kroninya, menjadi simbol dari kekuasaan oligarki dan korupsi.
Penerapan Pancasila dan UUD 1945 yang diklaim murni dan konsekuen juga kerap dipertanyakan. Banyak kebijakan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Misalnya, penindasan terhadap kebebasan berpendapat, penekanan terhadap kebebasan pers, dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara.
Kesimpulan
Rakyat Indonesia memiliki harapan besar terhadap pemerintahan Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, harapan ini tidak sepenuhnya terwujud karena berbagai faktor, termasuk penegakan hukum dan HAM yang tidak optimal, korupsi yang merajalela, dan sejumlah kebijakan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa realitas penerapan Pancasila dan UUD 1945 murni dan konsekuen lebih kompleks dan menantang daripada yang diajarkan di atas kertas.
