Adalah benar bahwa drama politik dan hukum di Indonesia tak pernah kehabisan setiap babak. Baru saja sebulan berlalu sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SYL), kini giliran rumah Firli Bahuri, Kepala KPK, yang digeledah. Ironis, bukan?
Berkaca pada kasus yang merajalela dalam dua bulan terakhir, banyak pihak menilai ini sebagai ironi. Mengapa demikian? KPK adalah lembaga yang dikenal memiliki tugas memberantas korupsi. Namun, saat rumah Bos besar mereka sendiri digeledah, berbagai reaksi muncul. Ada yang merasa heran, ada juga yang malah menemukan fakta ini cukup menghibur.
Pemeriksaan terhadap kediaman SYL oleh KPK sebulan lalu telah menarik banyak perhatian. Ada alasan yang cukup jelas di baliknya: SYL adalah mantan Presiden Indonesia, dan setiap gerakan atau peristiwa yang melibatkannya selalu menjadi pusat perhatian. Namun, apa yang sebenarnya terjadi ketika rumah orang nomor satu di KPK sendiri menjadi subjek penggeledahan?
Rumah Firli Bahuri digeledah bukan tanpa alasan. Belum lama ini, Firli mengalami masa sulit setelah Komisi Yudhaya Negara (KYN) memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan olehnya. Dari pemantauan, Firli disebut-sebut melanggar etik karena menggunakan helikopter komersial untuk keperluan pribadi. Meski begitu, Firli membantah tuduhan tersebut dan mempertanyakan prosedur pengawasan KYN.
Sebulan setelah peristiwa penggeledahan rumah SYL, kenyataannya rumah Firli Bahuri menjadi sorotan. Ironi, kata yang mungkin paling mencerminkan situasi ini. Dari peristiwa ini, kita dapat melihat bahwa tidak ada yang terlindung dari hukum, termasuk pemimpin KPK sendiri.
Kita hanya bisa berharap bahwa semua proses hukum yang berjalan ini dilakukan dengan adil dan transparan. Semoga ini bukanlah langkah awal dari keruntuhan integritas KPK, melainkan peluang untuk memperkuat kepercayaan publik bahwa hukum berlaku sama untuk semua, tanpa memandang status sosial maupun kedudukan.
Jadi, jawabannya apa? Sangat jelas bahwa ironi ini tidak hanya menjadi gambaran dari realitas hukum di Indonesia, namun juga penegasan bahwa pegangan utama dalam pemberantasan korupsi adalah bukti bahwa “tidak ada yang diatas hukum”.
