Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah bagian yang sangat vital dan fundamental dalam konstitusi kita. Ini adalah pernyataan inti dari identitas bangsa, filosofi, dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, ada beberapa argumen kuat yang mendukung posisi bahwa pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun.
Filsafat Negara
Pembukaan UUD 1945 mencerminkan filsafat negara Pancasila, yang merupakan dasar ideologis Republik Indonesia. Pembukaan tersebut mengandung empat paragraf yang mencakup lima sila Pancasila, tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Setiap perubahan pada pembukaan tersebut secara langsung akan mempengaruhi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Oleh karena itu, pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai hal yang sakral dan tidak dapat diubah.
Sumber Kekuasaan Tertinggi
Pembukaan UUD 1945 adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada keyakinan kuat bahwa kekuasaan hukum tertinggi berasal dari rakyat dan untuk rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Segala bentuk perubahan pada pembukaan tersebut dapat menumbulkan pertanyaan mengenai sumber kekuasaan dalam sistem hukum dan politik Indonesia.
Pedoman Dasar Negara
Pembukaan UUD 1945 digunakan sebagai pedoman dasar negara, memberikan rambu-rambu bagi semua kebijakan dan peraturan. Setiap perubahan dapat berdampak pada seluruh sistem hukum dan urusan negara, dengan potensi merusak keseimbangan dan harmoni hukum dan konstitusi Indonesia.
Dalam perjalanan sejarahnya, tidak ada satu amandemen pun yang pernah dilakukan terhadap pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan tingkat penghargaan dan pemahaman bahwa pembukaannya adalah inti dari bangsa ini, dan oleh karena itu, tidak boleh diubah.
