Indonesia adalah negara yang memiliki aneka ragam suku, bahasa, adat, budaya, dan agama. Keberagaman tersebut menjadi salah satu kekayaan tersendiri bagi Indonesia. Dalam konteks pembentukan negara dan pemerintahan, Indonesia telah memilih untuk menerapkan sistem pemerintahan kesatuan dibandingkan dengan sistem federal atau negara serikat. Ada beberapa alasan penting mengapa Indonesia tidak cocok dengan bentuk negara serikat atau federal. Alasan tersebut di antaranya adalah faktor sejarah, integrasi nasional, dan praktik pemerintahan.
Faktor Sejarah
Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa negara ini pernah mengalami periode konflik dan separatisme. Salah satu contohnya adalah peristiwa PRRI Permesta dan Gerakan Aceh Merdeka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa federalisme dapat meningkatkan risiko disintegrasi nasional. Indonesia membutuhkan sistem yang dapat menggabungkan keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat dalam satu kesatuan, dan sistem pemerintahan kesatuan terbukti dapat mewujudkan hal tersebut.
Integrasi Nasional
Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia sebenarnya dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan integrasi nasional. Dengan sistem federal, bisa jadi akan muncul kesenjangan dan pertentangan antar daerah. Hal ini disebabkan oleh otonomi yang luas dalam sistem federal, yang berpotensi memicu rivalitas antar daerah dan mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, sistem pemerintahan kesatuan lebih dipilih untuk memastikan integrasi nasional tetap terjaga.
Praktik Pemerintahan
Praktik pemerintahan merupakan faktor penting lainnya dalam mempertimbangkan bentuk negara. Sistem pemerintahan kesatuan yang diterapkan di Indonesia memungkinkan pusat untuk lebih memonitor dan mengontrol pelaksanaan kebijakan di daerah. Hal ini tentunya sangat penting mengingat luas dan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar.
Selain itu, sistem federal memerlukan biaya yang lebih besar untuk administrasi dan birokrasi, dan bisa menambah beban bagi ekonomi negara. Sementara dengan sistem pemerintahan kesatuan, biaya administrasi dan birokrasi dapat lebih ditekan.
Kesimpulan
Dengan melihat faktor sejarah, integrasi nasional, dan praktik pemerintahan, dapat dijelaskan bahwa Indonesia tidak cocok dengan bentuk negara serikat atau federal. Kondisi geografi, demografis, dan sejarah negara ini membutuhkan sistem pemerintahan yang mampu menjaga persatuan, memastikan efisiensi, dan mencegah disintegrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan kesatuan lebih cocok dan relevan untuk diterapkan di Indonesia.
