Sistem hukum di suatu negara mengatur hierarki peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan dan kejelasan hukum bagi masyarakatnya. Di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan telah mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan perbedaan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan yang pernah berlaku dengan yang berlaku saat ini.
Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang Pernah Berlaku
Sebelum reformasi hukum yang dilaksanakan setelah tahun 1998, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR)
- Undang-Undang (UU)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- Peraturan Pemerintah (PP)
- Keputusan Presiden (Keppres)
- Peraturan Daerah (Perda)
Dalam hierarki ini, UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dan menjadi dasar mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia. Semua peraturan yang ada di bawahnya haruslah tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Saat Ini
Setelah reformasi hukum yang terjadi diakhir tahun 1990-an, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami perubahan. Berikut ini merupakan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang (UU)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- Peraturan Pemerintah (PP)
- Peraturan Presiden (Perpres)
a. Peraturan Presiden yang diputuskan bersama DPR
b. Peraturan Presiden yang tidak memerlukan persetujuan DPR
- Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi)
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perdakab)
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, UUD 1945 masih menjadi peraturan tertinggi dan dasar hukum di Indonesia. Perubahan utama terjadi pada posisi Ketetapan MPR yang dihilangkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai gantinya, diberlakukan Peraturan Presiden dengan beberapa klasifikasinya.
Kesimpulannya, perubahan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mencerminkan proses reformasi hukum dan perubahan sistem pemerintahan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Dengan adanya perubahan hierarki ini, diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan demokratis bagi masyarakat Indonesia.
