Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan pemerintah dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan kebijakan fiskal. Jika APBN disusun dengan menggambarkan kondisi pemerintah harus meminjam dari Bank Sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunan, maka kebijakan penyusunan APBN yang dianut adalah Defisit Anggaran dan Moneterisme.
Defisit Anggaran
Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah (APBN) melebihi pendapatan, sehingga pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain untuk membiayai kekurangan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meminjam dari Bank Sentral.
Peminjaman ini, juga dikenal sebagai pembiayaan defisit, dilakukan jika pemerintah ingin membiayai suatu proyek atau program pembangunan namun tidak memiliki dana yang cukup. Pentingnya pembangunan infrastruktur atau program lain untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat membuat pemerintah harus mencari solusi untuk kekurangan dana ini.
Moneterisme
Sementara itu, jika pemerintah memutuskan untuk mencetak uang baru untuk membiayai pembangunan, praktek ini dikenal sebgai Moneterisme. Dalam teori ekonomi, Moneterisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah uang beredar (melalui pencetakan uang baru) dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi.
Praktek ini juga sering disebut sebagai “quantitative easing”. Namun, kebijakan ini harus dipertimbangkan secara cermat, karena dapat menimbulkan inflasi jika jumlah uang beredar di pasar melebihi jumlah barang dan jasa yang tersedia. Hal ini dapat merusak stabilitas ekonomi dan nilai mata uang.
Sementara defisit anggaran dan moneterisme memiliki manfaat dan risiko masing-masing, penggunaan kedua taktik ini harus direncanakan dan dievaluasi dengan baik. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap ekonomi dan stabilitas negara.
Jadi, jawabannya apa? Defisit anggaran dan moneterisme adalah dua kebijakan penyusunan APBN yang bisa dianut jika APBN disusun dengan menggambarkan kondisi di mana pemerintah harus meminjam dari Bank Sentral atau mencetak uang baru untuk membiayai pembangunan.
