Peristiwa Tanjung Morawa merupakan salah satu peristiwa sejarah penting di Indonesia yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1960. Peristiwa ini melibatkan penyerangan besar-besaran terhadap Brigadir Polisi D.I. Moniaga oleh hampir seratus orang petani. Peristiwa ini menimbulkan dampak besar pada stabilitas politik di Indonesia saat itu, yang berujung pada jatuhnya satu periode kabinet di pemerintahan Presiden Sukarno.
Kabinet yang sesungguhnya jatuh karena peristiwa Tanjung Morawa adalah Kabinet Perdana Menteri Djuanda. Kabinet ini berdiri sejak 9 Juli 1959 dan berakhir hingga 18 Februari 1960 akibat konflik dan tekanan politik intern yang mengarah pada peristiwa Tanjung Morawa.
Latar Belakang Jatuhnya Kabinet Djuanda
Konstituante Republik Indonesia pada masa itu sedang memperebutkan kekuasaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dihasilkan dari pemilu tahun 1955. Djuanda, yang menjabat perdana menteri, mencoba untuk melakukan mediasi antara kedua pihak ini, namun kedua pihak terkesan irasional dan tidak mau melunak.
Situasi semakin memanas ketika terjadi Peristiwa Tanjung Morawa, di mana petani melakukan penyerangan terhadap Brigadir Polisi D.I. Moniaga. Situasi ini membuat tekanan semakin besar dan politik semakin panas.
Implikasi Peristiwa Tanjung Morawa pada Kabinet Djuanda
Peristiwa Tanjung Morawa memperlihatkan situasi yang kacau dan perpecahan yang ada pada pemerintah. Situasi ini menunjukkan bahwa Kabinet Djuanda tidak berhasil mengontrol situasi dan menciptakan ketertiban. Mereka tidak seperti yang diharapkan oleh Presiden Sukarno, sehingga mereka harus mundur dari jabatannya.
Peristiwa Tanjung Morawa menandai titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Ini adalah awal dari masuknya masa transition ke suatu rejim baru yaitu Orde Baru. Kabinet Djuanda harus mengambil tanggung jawab dan mencerminkan krisis yang menamatkan baktinya sebagai kabinet di Indonesia.
Kesimpulan
Jadi, Kabinet yang jatuh berkaitan dengan Peristiwa Tanjung Morawa adalah Kabinet Djuanda. Peristiwa Tanjung Morawa menjadi bukti bahwa Kabinet Djuanda tidak mampu mengelola situasi dengan baik dan akhirnya harus mundur dari jabatannya. Peristiwa ini menjadi penting karena menandai awal perubahan dalam sejarah politik di Indonesia.
