Pada tanggal yang belum lama ini, Kepala Desa (Kades) di Purwakarta mengutarakan suara protes mereka terhadap tindakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat. Tindakan tersebut merupakan pembatalan peraturan yang sebelumnya ditetapkan, peraturan tersebut adalah tentang penerapan desa berbudaya di kabupaten Purwakarta.
Latar Belakang Permasalahan
Peraturan Desa Berbudaya merupakan inisiatif yang telah disahkan dan dilaksanakan di berbagai desa di Purwakarta. Inisiatif ini berfokus pada pelestarian budaya dan tradisi lokal melalui berbagai program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ada banyak pelaku lokal yang mempengaruhi dan menjadi bagian dari kehidupan desa berbudaya.
Namun, kekecewaan tiba ketika Gubernur Jawa Barat, mengambil langkah untuk membatalkan peraturan ini. Pembatalan ini dipandang oleh sejumlah Kepala Desa sebagai upaya untuk mengekang ekspresi dan identitas budaya lokal yang dimiliki masing-masing desa di Purwakarta.
Tanggapan Kades Purwakarta
Dalam menyikapi keputusan gubernur, para Kades di Purwakarta mengungkapkan perasaan mereka yang penuh kekecewaan. Mereka berpendapat bahwa pembatalan peraturan ini merupakan langkah mundur dalam upaya pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal di Jawa Barat.
Selain itu, mereka juga menyarankan kepada gubernur untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut, mengingat peraturan Desa Berbudaya telah mempengaruhi positif kehidupan masyarakat.
Implikasi Lebih Lanjut
Konsekuensinya, para Kades ini berencana untuk melakukan berbagai tindakan demi mempertahankan peraturan Desa Berbudaya. Langkah-langkah tersebut meliputi dialog dengan gubernur, menetapkan kebijakan sendiri mengenai pelestarian budaya lokal di tingkat desa hingga memobilisasi dukungan masyarakat.
Kesimpulan
Meski dihadapkan dengan tantangan, para Kades di Purwakarta tetap optimis dalam menghadapi situasi ini. Seluruh komunitas, termasuk Kades dan masyarakat, diharapkan bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pelestarian budaya lokal. Hal ini menjadi pembelajaran penting bahwa peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari.
Langkah yang diambil Gubernur Jawa Barat ini bukan hanya menjadi sorotan di Purwakarta, tetapi juga menjadi topik yang sangat penting untuk diperbincangkan di kancah provinsi Jawa Barat, dan bahkan di tingkat nasional. Diharapkan melalui dialog dan perbincangan konstruktif, akan ditemukan solusi yang terbaik untuk kedua pihak.
