Dalam masyarakat demokratis dan tegaknya hukum, dua prinsip penting yang kerap disebut adalah “kebebasan untuk turut serta dalam kehidupan sosial” dan “keleluasaan untuk tingkat pada legislasi parlemen”. Konsep-konsep ini bukanlah hal yang baru, melainkan telah menjadi komponen integral dari sejarah dan praktek pemerintahan banyak bangsa. Namun, apa sebenarnya arti dari dua prinsip ini?
“Kebebasan untuk turut serta dalam kehidupan sosial”, seringkali diartikan sebagai hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam proses politik dan sosial di masyarakatnya. Ini mencakup kebebasan untuk berkumpul dan berdiskusi, memilih dan dipilih dalam proses pemilu, serta hak untuk memperjuangkan perubahan sosial. Dengan hak ini, individu memiliki suara dan berhak diakui dalam masyarakatnya.
Sementara itu, “keleluasaan untuk tingkat pada legislasi parlemen” biasanya dirujuk sebagai prinsip bahwa rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses legislasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan politik mereka. Ini melibatkan transparansi dari pihak pemerintah, akses terbuka ke informasi, dan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik terhadap hukum dan regulasi yang sedang diusulkan.
Secara keseluruhan, kedua prinsip ini membentuk dasar dari apa yang sering disebut sebagai “partisipasi publik”. Di dalam demokrasi, rakyat diberikan hak dan kebebasan untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan berpartisipasi dalam proses legislasi parlemen. Dengan cara ini, pemerintah berfungsi sebagai wakil rakyat, bukan sebagai penguasa, dan setiap individu diberikan hak untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka.
