Sosial

Kebijakan yang Diterapkan oleh Presiden Soekarno pada Masa Demokrasi Terpimpin

×

Kebijakan yang Diterapkan oleh Presiden Soekarno pada Masa Demokrasi Terpimpin

Sebarkan artikel ini

Presiden Soekarno, sebagai pendiri dan presiden pertama Republik Indonesia, telah melahirkan banyak kebijakan dalam kehidupan politik Indonesia. Salah satunya adalah era dimana Indonesia berada di bawah sistem “Demokrasi Terpimpin”. Sistem ini, yang diperkenalkan pada masa pemerintahan Soekarno di era 1957 hingga 1966, memiliki kebijakan-kebijakan yang unik dan menjadi titik penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Kebijakan Marhaenisme

Marhaenisme adalah ideologi yang diusung oleh Bung Karno yang berfokus pada kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat marhaen, istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan rakyat miskin Indonesia. Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, Soekarno menjadikan Marhaenisme sebagai salah satu landasan kebijakan pemerintahannya. Dia berusaha untuk menyejahterakan rakyat Marhaen melalui berbagai program sosial dan ekonomi, seperti reformasi agraria dan pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Nasakom

Nasakom adalah gabungan dari tiga elemen politik yaitu: Nasionalisme, Agama dan Komunisme. Soekarno mencoba untuk memadukan tiga elemen ini dalam kebijakan pemerintahannya dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Melalui Nasakom, Soekarno berusaha merangkul semua elemen masyarakat Indonesia dengan tetap mempertahankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Kebijakan Manifesto Politik (Manipol)

Pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Manifesto Politik atau Manipol. Manipol memuat prinsip-prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Manipol menekankan pada semangat anti penjajahan, anti imperialisme, dan mendorong kemandirian politik dan ekonomi Indonesia.

Pembubaran Partai Politik

Untuk memperkuat sistem Demokrasi Terpimpin, Soekarno mengeluarkan kebijakan untuk membekukan dan kemudian membubarkan partai politik. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik internal dan memperkuat stabilitas politik dan sosial. Pembubaran partai politik ini kemudian memunculkan respon negatif dari berbagai pihak dan menjadi salah satu penyebab runtuhnya rezim Soekarno.

Secara keseluruhan, era Demokrasi Terpimpin di bawah presiden Soekarno telah melahirkan berbagai kebijakan yang hingga saat ini masih diperdebatkan dampak dan relevansinya. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa era ini telah membentuk banyak dasar dari kehidupan politik dan sosial modern di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *