Keberagaman undang-undang dan penegakannya merupakan hal yang sangat esensial dalam masyarakat modern. Pengendalian, penerapan, dan pengeksekusian keadilan sering kali tergantung pada interpretasi dan pemahaman akan aturan hukum yang ada. Sebagai warga masyarakat luas, kita bisa melihat banyak contoh tentang bagaimana kekuasaan seseorang mempengaruhi pembuatan, penjabaran, dan penegakan hukum.
Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan “kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang”? Istilah ini merujuk pada konsep hukum yang dikenal sebagai “otoritas hukum” atau “kuasa hukum”. Ini adalah hak atau keberatan yang diberikan oleh undang-undang kepada individu atau entitas, yang memungkinkan mereka untuk bertindak sesuai dengan kapasitas tertentu yang diatur dalam undang-undang.
Pertama dan terpenting, kuasa hukum mencakup hak dan kewajiban. Seorang polisi memiliki kuasa hukum untuk menangkap seseorang yang dicurigai melakukan kejahatan, contohnya. Sebaliknya, juri memiliki kuasa hukum dan juga kewajiban untuk mempertimbangkan bukti dan memberikan penilaian yang sah.
Selanjutnya, otoritas hukum juga merujuk pada kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan pemerintah untuk melaksanakan dan menjalankan hukum. Misalnya, departemen pendidikan memiliki otoritas hukum untuk menetapkan standar pendidikan dan memastikan bahwa sekolah-sekolah mematuhi standar tersebut.
Sebagai penutup, konsep “kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang” merupakan fondasi dari hukum dan tatanan masyarakat. Tanpa kuasa hukum ini, penegakan hukum dan administrasi keadilan akan menjadi sulit, jika bukan mustahil. Dengan adanya kekuasaan hukum ini, kita dapat yakin bahwa ada standar yang harus dipatuhi dan sistem untuk menegakkan standar tersebut.
