Kelalaian dan pengingkaran terhadap kewajiban merupakan subtansi yang signifikan dalam konteks hubungan antara pemerintah dan warga negara. Baik itu pemerintah atau warga negara, setiap pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan fungsi dan keseimbangan masyarakat berjalan dengan baik. Namun, apa yang terjadi ketika mencolok ada kelalaian dan pengingkaran terhadap kewajiban ini? Terjadinya beberapa situasi berikut, mungkin membuat kita berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan tersebut.
Konflik dan Ketidakharmonisan
Salah satu implikasi langsung dari kelalaian dan pengingkaran terhadap kewajiban adalah timbulnya konflik dan ketidakharmonisan sosial. Apabila pemerintah tidak memenuhi kewajibannya, seperti memberikan layanan publik, perlindungan hukum, atau menciptakan keadilan sosial, rakyat dapat menjadi frustrasi dan tidak puas. Sebaliknya, jika warga negara tidak mematuhi kewajibannya, seperti membayar pajak atau mematuhi hukum, ini dapat merusak kepercayaan dan hubungan yang harmonis dengan pemerintah.
Penurunan Kualitas Hidup
Selain konflik dan ketidakharmonisan, penurunan kualitas hidup adalah konsekuensi lain dari kelalaian dan pengingkaran terhadap kewajiban. Jika pemerintah tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai, kualitas hidup rakyatnya bisa turun. Demikian juga, jika warga negara tidak laksanakan kewajibannya, seperti menjaga lingkungan atau memanfaatkan fasilitas publik dengan baik, lingkungan sekitar dapat menjadi kotor, tidak terawat, dan berkurang manfaatnya.
Penyimpangan Sosial dan Hukum
Penyimpangan sosial dan hukum juga dapat timbul sebagai akibat dari kelalaian dan pengingkaran terhadap kewajiban. Baik pemerintah maupun warga negara, jika melanggar hukum atau norma sosial dalam menjalankan atau mengabaikan kewajibannya, dapat memicu terjadinya penyimpangan. Misalnya, korupsi oleh aparatur negara atau tindak pidana oleh warga negara.
Kerapuhan Negara (State Fragility)
Dalam kasus ekstrim, kelalaian dan pengingkaran kewajiban oleh pemerintah dan warganya dapat mengarah pada kerapuhan negara. Negara menjadi rapuh bila tidak lagi mampu menjamin keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Ini sangat merugikan semua pihak dan dapat memicu terjadinya konflik bersenjata atau perang sipil.
Setiap pihak memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, mari kita pahami dan penuhi kewajiban kita, baik sebagai pemerintah maupun warga negara, untuk mencegah konsekuensi negatif dari kelalaian dan pengingkaran terhadap kewajiban.
