Sistem pemerintahan Presidensial telah menjadi fondasi dari struktur pemerintahan di sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada era Orde Baru, Indonesia memilih model ini untuk membangun negara dan komunitasnya. Meski memiliki keuntungan dan manfaat khusus, ada beberapa kelemahan signifikan yang teridentifikasi selama era tersebut.
Kekuasaan Tersentralisasi
Presidensi Orde Baru di bawah Presiden Soeharto ditandai dengan tersentralisasinya kekuasaan. Dalam sistem presidensial, presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh dan ini dapat dengan mudah berubah menjadi otoritarianisme jika tidak ada pengecekan dan keseimbangan yang efektif. Soeharto mengendalikan semua aspek sistem politik, ekonomi, dan sosial yang menciptakan kesenjangan antara yang berkuasa dan rakyat jelata.
Kurangnya Partisipasi Publik
Di era Orde Baru, partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan seringkali diabaikan. Pemerintah berfokus pada stabilitas ekonomi dan politik, seringkali mengabaikan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Hal ini dalam jangka panjang dapat merusak legitimasi pemerintah dan kerap menciptakan ketegangan sosial.
Penyimpangan Korupsi
Sistem pemerintahan Presidensial Orde Baru juga ditandai dengan tingginya tingkat korupsi. Karena kekuasaan yang besar yang dipegang oleh presiden dan lingkaran kekuasaannya, transparansi dan akuntabilitas sering kali diabaikan. Hal ini berdampak pada tingginya tingkat korupsi yang menjadi ciri khas dari era ini.
Pengawasan yang Lemah
Dalam sistem pemerintahan presidensial, terdapat mekanisme pengawasan dari lembaga perwakilan rakyat. Namun, di era Orde Baru, pengawasan ini sering kali tidak efektif. DPR pada saat itu sebagian besar diisi oleh partai politik yang bersekutu dengan pemerintah, sehingga pengawasan menjadi tidak berarti.
Demikian beberapa kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang pernah berlaku di Indonesia pada masa Orde Baru. Walaupun sistem pemerintahan presidensial memiliki kelemahan, hal tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa sistem ini juga memiliki kekuatan dan potensi untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan jika dikelola dengan bijaksana.
Jadi, jawabannya apa? Kelemahan sistem pemerintahan presidensial di era Orde Baru meliputi tersentralisasinya kekuasaan yang berpotensi mengarah ke otoritarianisme, kurangnya partisipasi publik, tingginya tingkat korupsi, dan lemahnya mekanisme pengawasan.
