Dalam menjalankan pemerintahan, suatu negara memiliki berbagai kementerian yang memiliki tugas serta fungsinya masing-masing. Untuk menjamin jalannya roda pemerintahan secara efisien dan efektif, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian yang terkait. Oleh karena itu, di dalam pemerintahan terdapat kementerian yang bertugas khusus untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
Kementerian yang memiliki tugas tersebut biasa disebut sebagai Kementerian Koordinator atau Kemenko. Tugas pokok Kementerian Koordinator adalah mengawasi program-program yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang berada di bawah koordinasinya. Mereka memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan, kebijakan umum pemerintah, dan juga memastikan bahwa programnya mendukung visi dan misi pemerintahan.
Kementerian Koordinator memiliki beberapa bidang yang dibagi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus pemerintah. Beberapa contoh Kementerian Koordinator di Indonesia, antara lain:
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Kemaritiman dan Investasi)
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
Masing-masing Kementerian Koordinator memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawab mereka. Misalnya, Kemenko Perekonomian bertugas untuk mengoordinasikan dan mensinkronkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, perdagangan, dan industri yang melibatkan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan.
Salah satu peran penting Kementerian Koordinator adalah sebagai fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan yang melintasi berbagai kementerian atau lembaga. Dengan adanya Kementerian Koordinator, diharapkan tercapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan dan tercipta sinkronisasi kebijakan yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.
