Korupsi merupakan gejala yang merusak dan menjadi perhatian dari berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Dalam banyak kasus, bukan hanya individu, tetapi juga korporasi yang seringkali menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Meski demikian, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi ini menghadapi sejumlah kendala. Artikel ini akan membahas beberapa kendala utama dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
1. Identifikasi Korporasi sebagai Pelaku Pidana
Kendala pertama datang dari hukum itu sendiri. Hukum pidana umumnya dirancang untuk menangani individu dan bukan entitas hukum seperti korporasi. Karena ini, mungkin sulit untuk mengidentifikasi korporasi sebagai pelaku pidana dan untuk membuktikan kesalahan mereka dalam tindak pidana korupsi.
2. Kekuatan Korporasi dan Lingkungan
Serangkaian kendala lain datang dari kekuatan dan pengaruh korporasi itu sendiri. Banyak korporasi memiliki sumber daya yang cukup untuk berurusan dengan proses hukum dan bisa saja mempengaruhi proses hukum melalui berbagai cara. Hal ini bisa menjadi hambatan besar dalam upaya penegakan hukum.
3. Kurangnya Kesadaran dan Kepahaman
Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang korupsi, dan bagaimana korporasi bisa terlibat, bisa menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Edukasi dan penyuluhan tentang korupsi dan tindak pidana korupsi perusahaan adalah penting untuk mengatasi isu ini.
4. Kendala Hukum dan Teknis
Hukum yang ada mungkin tidak memadai atau tidak jelas dalam penanganan kasus korupsi oleh korporasi. Ini mencakup kurangnya definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai korupsi korporasi, sejauh mana tanggung jawab korporasi, dan bagaimana sanksi harus diterapkan.
5. Agarisme
Pada banyak kasus, korupsi korporasi melibatkan praktek-praktek ilegal yang dilakukan dalam artian ‘zona abu-abu’, seperti korupsi, suap dan praktik bisnis yang tidak etis lainnya. Ini bisa sangat sulit dipantau dan dituntaskan, apalagi bila melibatkan berbagai yurisdiksi atau negara.
Semua kendala ini memutarbalikkan asumsi bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah tugas yang mudah.
Jadi, jawabannya apa? Jawabannya adalah bahwa kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari hukum dan teknis hingga kekuatan dan pengaruh korporasi serta tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat. Sebuah pendekatan holistik perlu diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala ini dan untuk memastikan bahwa korporasi yang terlibat dalam korupsi dikenakan sanksi yang tepat.
