Demokrasi Terpimpin, periode penting dalam sejarah politik Indonesia, memberikan pengaruh signifikan pada struktur ekonomi negara ini. Periode ini mencerminkan usaha pemerintah saat itu dalam menjalankan sistem pemerintahan yang mencoba menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Tetapi, sistem ini juga memberikan dampak pada orientasi ekonomi negara.
Di bawah sistem Demokrasi Terpimpin, struktur ekonomi Indonesia tampaknya bergerak ke arah sistem perencanaan pusat. Pemerintah di bawah Presiden Soekarno sering kali memperlihatkan tendensi untuk meningkatkan kontrol pemerintah terhadap ekonomi. Upaya ini muncul dalam bentuk berbagai proyek pembangunan yang dijalankan negara dan kebijakan yang dirancang untuk mendukung BUMN.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi Indonesia ketika menjalankan sistem Demokrasi Terpimpin menjurus ke arah model ekonomi terencana atau ekonomi berencana sosialis. Model ini menekankan peran negara dalam penciptaan dan distribusi kekayaan, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.
Namun, bias yang berorientasi pada sektor publik ini juga menimbulkan tantangan. Pada satu sisi, ekonomi yang diatur oleh pemerintah dapat memberikan stabilitas dan mengurangi kesenjangan. Namun, di sisi lain, keberlanjutan dari model ini dapat dipertanyakan, terutama ketika menghadapi tekanan ekonomi global dan ketidakmampuan untuk bersaing di pasar bebas.
Dalam retrospeksi, penerapan sistem Demokrasi Terpimpin dan model ekonomi yang dianut saat itu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam sejarah ekonomi Indonesia. Namun, juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah harus ambil bagian dalam ekonomi dan bagaimana cara terbaik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Diskusi ini bukan hanya relevan untuk masa lalu, tetapi juga penting dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi saat ini dan di masa depan.
