OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Sementara itu, BPR atau Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga perbankan yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat, khususnya dalam membuka akses kredit untuk masyarakat yang belum tersentuh pelayanan perbankan. Dalam pengoperasiannya, BPR berada dibawah pengawasan OJK. Lalu, apa saja kewenangan yang dilakukan oleh OJK berkaitan dengan BPR?
Regulasi dan Pengawasan terhadap BPR
OJK memiliki kewenangan untuk melakukan regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh BPR. Regulasi ini meliputi penetapan standar akuntansi, prosedur, dan tata cara yang harus diterapkan oleh BPR. Sementara pengawasan dilakukan untuk memastikan BPR menjalankan operasionalnya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.
Penetapan Izin Pendirian BPR
OJK berwenang untuk memberikan izin pendirian BPR. Lembaga ini yang menentukan apakah sebuah lembaga layak atau tidak beroperasi sebagai BPR. Kriteria-kriteria penilaian meliputi kesiapan modal, kompetensi pengurus, dan rencana bisnis.
Penetapan Izin Usaha dan Cabang
Izin usaha dan pembukaan cabang BPR juga menjadi kewenangan OJK. OJK akan melakukan penilaian dan analisis terhadap laporan keuangan dan kinerja BPR sebelum memutuskan pemberian izin.
Pembinaan dan Pengembangan
Untuk memperkuat peran BPR dalam perekonomian nasional, OJK juga melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap BPR. Pembinaan dan pengembangan ini bisa berupa penyuluhan, pelatihan, serta fasilitasi dalam hal peningkatan kapasitas BPR.
Penanganan BPR Bermasalah
Apabila ada BPR yang bermasalah, OJK memiliki wewenang untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian. OJK bisa mengambil langkah mulai dari pengawasan khusus, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran.
Jadi, OJK memiliki peran dan kewenangan yang besar terhadap pengoperasian BPR. Mulai dari tahap pendirian, operasional, hingga penyelesaian permasalahan, OJK berada di garis depan dalam menjaga kelancaran dan kepercayaan publik terhadap kegiatan perbankan melalui BPR.
Jadi, jawabannya apa? Kewenangan yang dilakukan oleh OJK berkaitan dengan BPR adalah regulasi dan pengawasan, penetapan izin pendirian, penetapan izin usaha dan cabang, pembinaan dan pengembangan, hingga penanganan BPR yang bermasalah.
