Sistem pemerintahan parlementer adalah model pemerintahan di mana eksekutif dan legislatif berinteraksi secara langsung. Dalam sistem ini, kekuatan politik biasanya disentralkan pada parlemen, yang dipilih oleh rakyat dan mewakili berbagai partai politik. Sistem pemerintahan parlementer banyak digunakan di berbagai negara di dunia. Berikut ini adalah beberapa contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer.
1. Jerman
Jerman menerapkan sistem pemerintahan federal parlementer. Parlemen Jerman terdiri dari dua kamar, yakni Bundestag yang menjadi badan legislatif utama, dan Bundesrat yang mewakili 16 negara bagian Jerman. Kanselir Jerman, sebagai kepala pemerintahaan, dipilih oleh Bundestag.
2. Australia
Australia menganut sistem pemerintahan monarki parlementer yang menganggap Ratu Inggris sebagai kepala negara simbolis dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Kedua rumah parlemen Australia, Senat dan House of Representatives, melakukan legislasi, perumusan pengaturan anggaran negara, dan kontrol atas kebijakan pemerintah.
3. India
India adalah republik federal parlementer, di mana Presiden adalah kepala negara dan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Parlemen India terdiri dari dua kamar, yaitu Rajya Sabha (Dewan Negara) dan Lok Sabha (Dewan Rakyat).
4. Inggris
Inggris adalah contoh paling dikenal dari monarki parlementer. Ratu atau Raja adalah kepala negara simbolis, namun kekuatan sebenarnya ada di tangan Perdana Menteri dan kabinet, serta Parlemen. Parlemen Inggris terdiri atas House of Lords dan House of Commons.
5. Kanada
Kanada adalah negara federal yang menganut sistem monarki parlementer, mirip dengan Australia. Ratu Inggris adalah kepala negara simbolis, dengan Gubernur Jenderal mewakili Ratu di Kanada. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan dipilih oleh anggota Parlemen.
Dalam kesimpulannya, sistem pemerintahan parlementer dipilih oleh berbagai negara sebagai model pemerintahan mereka karena memberikan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dan memastikan mereka saling mengawasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
