Upah minimum adalah salah satu isu yang sering menjadi perdebatan dalam dunia kerja di Indonesia. Kebijakan upah minimum mengatur jumlah nominal terendah yang wajib diterima oleh pekerja di suatu perusahaan atau wilayah dalam sebuah negara. Dalam konteks Indonesia, sistem upah minimum digunakan sebagai langkah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi kesenjangan pendapatan.
Di Indonesia, peraturan dalam penetapan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Berikut ini adalah komponen upah minimum yang menjadi acuan dalam sistem pengupahan di Indonesia.
1. Besaran Nominal Upah Minimum
Besaran nominal upah minimum ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah setiap tahun. Upah minimum dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
- Upah Minimum Provinsi (UMP): Upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah provinsi. Besaran UMP ditetapkan oleh Gubernur dan disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.
- Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK): Upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota. Besaran UMK ditetapkan oleh Bupati atau Walikotadalam konsultasi dengan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan disahkan oleh Gubernur.
Besaran nominal upah minimum diperhitungkan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan pertumbuhan ekonomi. KHL adalah standar penggunaan dana yang mencakup kebutuhan konsumsi, perumahan, dan pendidikan serta pengobatan.
2. Komponen Upah dalam Perhitungan KHL
Dalam perhitungan KHL, pemerintah memperhitungkan komponen upah yang mencakup beberapa hal, seperti:
- Kebutuhan Pokok: meliputi kebutuhan pangan, sandang, dan papan.
- Kebutuhan Non-Pokok: meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
- Pelayanan Umum: meliputi kebutuhan air bersih, sanitasi, dan kebersihan lingkungan.
- Tunjangan Hari Raya (THR), insentif, dan premi asuransi.
Komponen upah ini dipergunakan sebagai acuan dalam menetapkan besaran upah minimum yang layak diterima oleh pekerja.
3. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana perekonomian dalam suatu wilayah berkembang. Dalam penetapan upah minimum, pemerintah perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang harus selaras dengan perekonomian global, agar tidak memberatkan perusahaan maupun pekerja.
Kesimpulan
Sistem pengupahan di Indonesia dengan penetapan upah minimum memiliki beberapa komponen utama, yaitu besaran nominal upah minimum (UMP dan UMK), perhitungan KHL berdasarkan komponen upah, serta pertimbangan pertumbuhan ekonomi. Dalam penetapan upah minimum, pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan pekerja, kemampuan perusahaan, serta situasi ekonomi dan perekonomian di Indonesia secara menyeluruh.
