Laporan dan pengaduan memegang peranan penting dalam sistem hukum penegak keadilan. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pengaduan, di sisi lain, adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Di sinilah muncul pertanyaan: secara normatif, apakah memungkinkan laporan tersebut dicabut kembali?
Normatif dan Operasional
Dalam konteks normatif, laporan bukanlah kontrak yang dapat dicabut kembali dengan mudah. Laporan disampaikan kepada pejabat berwenang sebagai bagian dari mekanisme hukum dan, sekali disampaikan, pelapornya tidak memiliki kekuatan untuk menarik kembali atau mencabut laporan tersebut. Laporan tidak seperti suatu permohoman yang dapat dicabut seorang pengaju dengan alasan pribadi. Laporan bukanlah hak eksklusif pelapor, melainkan menjadi bagian dari hak publik, bukti peristiwa pidana yang berpotensi dilakukan, dan dasar penegakan hukum. Prosedur ini dibuat untuk melindungi integritas proses hukum dan mencegah penyalahgunaan mekanisme pelaporan.
Di sisi lain, pengaduan berbeda dengan laporan. Pengaduan adalah tuntutan hukum atau klaim yang dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan oleh suatu tindakan. Pengaduan, oleh karena itu, secara normatif dapat dicabut oleh pengadu jika pengadu merasa bahwa pengaduan tersebut tidak lagi perlu atau pengadu telah menyelesaikan masalah dengan pihak yang diadukan diluar proses hukum.
Argumen dan Justifikasi
Argumen utama tentang tidak dapatnya mencabut laporan adalah julukan laporan sebagai “bukti peristiwa pidana”. Jika laporan boleh dicabut, seseorang bisa mencabut laporan setelah mendapatkan kompensasi atau pembayaran dari pihak yang dilaporkan, dan ini dapat mengganggu integritas dari proses hukum.
Namun, argumen ini bukan tanpa kritik. Beberapa orang berpendapat bahwa pelapor harus memiliki hak untuk menarik laporan mereka mengingat bisa jadi situasi berubah atau pelapor menyadari bahwa laporan tersebut disampaikan berdasarkan informasi yang salah atau keliru.
Jadi, reposisi laporan dan pengaduan perlu dipahami secara cermat. Keduanya memiliki perbedaan dalam menerapkan norma hukum dan juga dalam prosedur pelaporan. Ringkasnya, laporan tidak bisa dicabut sedangkan pengaduan bisa dicabut dengan alasan-alasan tertentu.
Jadi, jawabannya apa?
Jawabannya adalah laporan, berdasarkan norma hukum dan prinsip penegakan hukum, tidak dapat dicabut kembali. Sedangkan pengaduan, sebagai tuntutan atau klaim privat, dapat dicabut jika pengadu tersebut merasa pengaduannya sudah tidak perlu lagi atau sudah diselesaikan diluar proses hukum. Perbedaan ini penting untuk dipahami agar mekanisme penegakan hukum bisa berjalan dengan adil dan efisien.
