Indonesia adalah Negara hukum yang bertujuan untuk melakukan pembagian kekuasaan atau pemerintahan yang merdeka dan seimbang. Hal ini dituangkan dalam konstitusi negara, sistemya dijalankan melalui tiga pilar penting dalam pemerintahan, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Lembaga Eksekutif
Lembaga eksekutif memegang peran utama dalam pemerintahan yang berfungsi menjalankan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat oleh badan legislatif. Di Indonesia, lembaga ini mencakup presiden, wakil presiden, dan kabinet yang memegang kekuasaan administrasi pemerintahan dan penegakan hukum.
Lembaga Legislatif
Lembaga legislatif merupakan badan yang memiliki tanggung jawab dalam pembuatan undang-undang. Badan ini juga mengawasi dan memeriksa lembaga eksekutif dan yudikatif. Di Indonesia, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah bagian dari lembaga legislatif.
Lembaga Yudikatif
Lembaga yudikatif berfungsi sebagai penegak hukum, badan ini memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum yang adil dan benar. Di Indonesia, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yudikatif.
Setiap lembaga ini berdiri sendiri dan menjalankan fungsinya masing-masing tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama dari lembaga lain. Pernyataan tersebut merujuk pada prinsip pembagian kekuasaan yang dikenal sebagai “trias politica”. Prinsip ini diperkenalkan oleh Montesquieu, seorang filsuf politik Prancis.
Prinsip trias politica ini menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga bagian yang berbeda – eksekutif, legislatif, dan yudikatif – yang masing-masing harus independen satu sama lain. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara ketiga lembaga ini.
Dengan demikian, masing-masing lembaga tidak hanya dapat berfungsi secara efektif dalam perannya, tetapi juga memiliki mekanisme kontrol dan keseimbangan yang memungkinkan mereka mengawasi satu sama lain, sehingga mempromosikan integritas dan akuntabilitas dalam sistem.
Jadi, jawabannya apa? Pernyataan “Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama, setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing,” disebut sebagai prinsip trias politica.
