Mahkamah Agung, dengan posisinya sebagai pengadilan tertinggi di negara Republik Indonesia, memegang peran penting dalam sistem hukum dan pengadilan negara. Institusi ini memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan adil di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam struktur peradilan nasional, Mahkamah Agung memiliki berbagai wewenang dan tanggung jawab yang meliputi beberapa area penting.
Wewenang Yudisial
Salah satu wewenang utama Mahkamah Agung adalah pada bidang yudisial. Mahkamah Agung berwenang atas segala permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memiliki hak untuk memeriksa dan memberikan keputusan akhir atas berbagai kasus hukum yang diserahkan kepadanya. Ini termasuk kasus pidana, perdata, dan administrasi.
Wewenang Administrasi
Mahkamah Agung juga memiliki wewenang administratif, termasuk pengelolaan dan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan. Melalui fungsi ini, Mahkamah Agung bisa memastikan bahwa semua pengadilan di bawahnya beroperasi dengan efisien dan efektif, dan memastikan tegaknya hukum.
Wewenang Non-Yudisial
Mahkamah Agung juga memiliki wewenang non-yudisial. Misalnya, Mahkamah Agung berwenang memberikan pendapat hukum kepada pemerintah dalam hal penerapan hukum dan perundangan. Selain itu, Mahkamah Agung berwenang mengajukan rancangan undang-undang dalam bidang yudikatif kepada lembaga legislatif.
Wewenang-wewenang ini memberikan Mahkamah Agung kekuasaan yang signifikan dalam proses hukum di Indonesia. Melalui peran ini, Mahkamah Agung membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten, dan bahwa hak dan keadilan semua warga negara dijamin.
Jadi, jawabannya apa? Mahkamah Agung adalah badan yang berwenang menjalankan fungsi yudisial, administratif, dan non-yudisial di tingkat tertinggi dalam hirarki peradilan di Indonesia. Ini mencakup peninjauan ulang atas putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, pengelolaan dan pengawasan sistem peradilan, serta pemberian pendapat pada permasalahan hukum dan perundangan kepada pemerintah.
