Peraturan perundang-undangan memiliki tempat yang sangat penting dalam sistem hukum setiap negara. Setiap undang-undang atau peraturan dibuat dengan tujuan memandu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial mereka. Dalam konteks Indonesia, menarik untuk dicermati bahwa Mahkamah Agung, sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan putusan terakhir dalam rangkaian proses penentuan hukum, tidak memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Batasan Kewenangan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Indonesia memiliki dua fungsi utama. Pertama, Mahkamah Agung berfungsi sebagai badan yudisial atau peradilan yang tertinggi dalam struktur pengadilan di Indonesia. Fungsi kedua adalah sebagai penyelesaian sengketa yurisdiksi antar lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia. Dalam kedua kapasitas ini, Mahkamah Agung berperan sebagai penentu dan penafsir hukum.
Namun, konstitusi Indonesia secara spesifik tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Di Indonesia, pengujian peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 24C ayat (1). Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Melalui pengujian konstitusionalitas, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi. Jika ada peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkannya.
Kesimpulan
Meskipun Mahkamah Agung Indonesia berperan penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, institusi ini tidak memegang kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi ini, sebagai gantinya, jatuh pada Mahkamah Konstitusi, yang wewenang dan prosedurnya ditetapkan dalam konstitusi. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan bahwa penegakan hukum dilakukan sesuai dengan parameter konstitusi tersebut.
