Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki posisi yang sangat penting dalam konstitusi Indonesia. Terdiri dari empat alinea, alinea pertama dari Pembukaan UUD 1945 membawa sejumlah makna dan prinsip dasar yang menjadi fondasi negara Indonesia.
Sebelum membahas lebih jauh mengenai terkecualinya makna yang terkandung dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945, penting untuk kita memahami terlebih dahulu isi dari alinea tersebut. Berikut adalah bunyi alinea pertama Pembukaan UUD 1945:
“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Lebih jauh, alinea pertama Pembukaan UUD 1945 mengandung beberapa makna penting, yaitu:
- Pernyataan tentang Kemerdekaan: Ayat ini memperjelas bahwa kemerdekaan adalah hak asasi dari setiap bangsa. Indonesia, sebagai bangsa yang berdaulat, memiliki hak untuk bebas dari penjajahan atau dominasi oleh bangsa atau negara lain.
- Penolakan atas Penjajahan: Dalam alinea ini, negara Indonesia secara tegas menolak penjajahan dalam segala bentuknya. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk melawan penjajahan dan upaya untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaannya.
- Prinsip Humanisme dan Keadilan: Pembukaan UUD 1945 alinea pertama menegaskan prinsip-prinsip humanisme dan keadilan. Penegasan ini menjadi bagian penting dari identitas dan orientasi nilai Indonesia sebagai negara.
Namun, terdapat beberapa makna yang tidak termasuk dalam alinea pertama Pembukaan Uud 1945, antara lain:
- Konsepsi tentang Sistem Pemerintahan: Alinea pertama tidak membahas atau mencakup tentang sistem pemerintahan yang diadopsi oleh Indonesia. Informasi mengenai sistem pemerintahan yang dijalankan terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945, bukan pada alinea pertama pembukaan.
- Struktur Organisasi Negara: Alinea pertama dari pembukaan UUD 1945 juga tidak mengandung makna terkait dengan struktur organisasi negara.
Secara umum, alinea pertama Pembukaan UUD 1945 berfokus pada pembebasan dari penjajahan, hak asasi bangsa untuk merdeka, dan penegasan atas prinsip humanisme dan keadilan. Maka, tidak termasuk makna terkait sistem pemerintahan dan struktur organisasi negara dalam alinea tersebut.
