Dalam sistem hukum yang berlaku secara umum, terdapat berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam memeriksa dan memutus perkara, baik itu perkara perdata maupun pidana sipil. Peran ini umumnya diambil oleh lembaga peradilan sebagai bagian dari penegak hukum. Di Indonesia, lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri.
Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri, dalam konteks Indonesia, bertanggung jawab untuk menangani semua perkara perdata dan pidana tingkat pertama. Peran pengadilan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menjatuhkan putusan atas segala perkara tingkat pertama.
Dalam kewenangannya, Pengadilan Negeri tidak membeda-bedakan golongan penduduk. Ini berarti, siapapun yang terlibat dalam perkara hukum baik sebagai terdakwa atau penggugat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, ataupun latar belakang etnis dan kepercayaan, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.
Fungsi dan Tanggung Jawab Pengadilan Negeri
Melalui Pengadilan Negeri, hukum ditegakkan dan keadilan ditebar dengan mengambil keputusan yang adil berdasarkan fakta dan bukti. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mengikuti asas legalitas, yaitu hanya mengadili berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak boleh merugikan hak asasi manusia.
Selain memeriksa dan memutus perkara, Pengadilan Negeri juga bertanggung jawab untuk melakukan mediasi dalam upaya mencapai penyelesaian damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Pengadilan Negeri bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang merata bagi semua golongan penduduk.
Dengan demikian, Pengadilan Negeri memegang peranan penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dan keadilan diberikan kepada semua pihak, tanpa memandang golongan atau status sosial. Melalui Pengadilan Negeri, setiap individu mendapatkan haknya untuk diperlakukan secara adil dan merata di mata hukum, dan memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan hukum dan bukti yang ada.
