Mendalamnya kehidupan sosial membuat perbuatan melawan hukum sangat beragam. Dalam konteks hukum, perkembangan potensi perbuatan yang dapat merugikan individu atau masyarakat juga mengalami pertumbuhan seiring dengan berjalannya waktu. Dalam merespons keragaman dan pertumbuhan ini, sistem hukum harus beradaptasi dan berinovasi untuk tetap efektif dan relevan.
Batasan pada Penentuan Perbuatan Melawan Hukum Secara Detail
Salah satu tantangan utama dalam menentukan perbuatan melawan hukum secara rinci adalah skala dan keragaman perbuatan tersebut. Sangatlah tidak mungkin bagi para pembuat undang-undang untuk mencakup setiap jenis perilaku yang dapat digolongkan sebagai melanggar hukum.
Walaupun perbuatan melawan hukum umumnya berasal dari perilaku yang merugikan orang lain, karakteristik dan bentuk perbuatan tersebut sangatlah berbeda-beda. Misalnya, perbuatan melawan hukum dapat merujuk pada tindakan penipuan, pencurian, atau penyerangan fisik, namun bisa juga merujuk kepada kasus-kasus yang lebih kompleks seperti cybercrime atau pelanggaran hak cipta dalam era digital.
Untuk memberikan perlindungan yang cukup terhadap masyarakat, undang-undang harus memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menyesuaikan diri pada perubahan situasi dan kondisi. Dalam hal ini, undang-undang harus cukup jelas dalam menentukan apa yang merupakan perbuatan melanggar hukum, namun juga harus cukup luas dalam ruang lingkupnya untuk mampu menangani perbuatan-perbuatan baru yang mungkin muncul.
Peran Hakim dalam Menentukan Perbuatan Yang Melanggar Hukum
Ketika undang-undang tidak dapat menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang melanggar hukum, peran hakim menjadi sangat penting. Dalam sistem hukum yang disebut ‘common law’ misalnya, hakim memegang peran utama dalam ‘membuat’ hukum dengan penafsiran dan penerapannya dalam kasus-kasus konkret.
Di saat kasus yang diajukan tidak secara spesifik diatur oleh undang-undang, hakim memiliki diskresi untuk menganalisis mana yang sesuai dengan prinsip hukum dasar dan memberikan putusan yang adil berdasarkan merit kasus tersebut. Meskipun ini memberikan ketidakpastian hukum bagi beberapa pihak, namun juga membantu sistem hukum untuk tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan dan perubahan-perubahan masyarakat.
Kesimpulan
Peraturan melawan hukum tidak diatur secara detail dalam undang-undang bukan berarti hukum tidak memiliki kekuatan dalam melindungi masyarakat. Sebaliknya, ini memberikan kesempatan bagi sistem hukum untuk berevolusi dan beradaptasi dengan situasi baru dan kompleks. Di sisi lain, menyerahkan penuh caang penentuan perbuatan melawan hukum pada hakim juga membawa tantangannya tersendiri. Antara lain berkaitan dengan konsistensi putusan dan penafsiran undang-undang.
Bagaimanapun, penting bagi system hukum untuk membangun keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam penanganan berbagai perbuatan melanggar hukum.
