Sebuah negara demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berdasar atas persetujuan rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dan sejajar di depan hukum, tanpa terkecuali. Konsep dasar tersebut mengambarkan betapa perlunya perlindungan dan penegakkan hukum dilakukan. Lalu, mengapa perlindungan dan penegakkan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi?
Pada Dasarnya, Hukum Melindungi dan Menjamin Keadilan
Dalam konteks demokrasi, hukum bertindak sebagai penjaga keadilan dan kesetaraan hak. Hukum dirancang untuk melindungi hak asasi manusia, hak dan kebebasan individu, serta menjamin perlakuan yang adil tanpa terkecuali untuk semua warga negara. Tanpa perlindungan dan penegakkan hukum, hak dan kebebasan individu dapat terancam, dan perkembangan politik, ekonomi, dan sosial suatu negara dapat terhambat.
Penegakkan Hukum Mendukung Keteraturan dan Stabilitas Sosial
Selain itu, penegakkan hukum juga memainkan peran penting dalam mempertahankan keteraturan dan stabilitas sosial. Dalam lingkungan di mana hukum ditegakkan secara konsisten dan adil, individu lebih cenderung untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghargai norma dan aturan sosial, serta berpartisipasi dalam proses demokratik seperti pemilihan umum, perdebatan publik, dan pengambilan keputusan.
Perlindungan dan Penegakkan Hukum Menjaga Kredibilitas Negara
Sebuah negara demokrasi yang tidak melindungi dan menegakkan hukumnya mungkin akan dianggap tidak kredibel oleh warga negaranya sendiri maupun negara lain. Kredibilitas negara berpengaruh pada berbagai aspek, termasuk hubungan diplomatik, perdagangan internasional, dan bahkan iklim investasi.
Penegakkan Hukum Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan
Terakhir, namun tak kalah penting, penegakkan hukum dalam sebuah sistem demokrasi mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hukum memberikan batasan pada apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dan pejabat publik, dan dengan penegakannya yang konsisten, pelanggaran oleh para pejabat publik, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah.
Dengan demikian, perlindungan dan penegakkan hukum sangat penting untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, yaitu keadilan, kesetaraan, keteraturan, dan pertanggungjawaban. Sebuah negara demokrasi tanpa penegakkan hukum yang efektif adalah seperti kapal tanpa kemudi, yang berisiko besar terhempas ombak dan terdampar di karang.
