Maksud dan tujuan dari artikel ini adalah untuk memahami sejarah Indonesia, khususnya pada pertanyaan Mengapa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk sesaat setelah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945?
Sejarah Singkat BPUPKI
Sebelum masuk ke pertanyaan utama, penting untuk menjelaskan sejarah singkat BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan merumuskan dasar-dasar negara yang akan diusulkan kepada pihak Jepang setelah perang dunia II. Organisasi ini terdiri dari berbagai tokoh Indonesia, dengan Dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketuanya. Salah satu hasil kerja terpenting BPUPKI adalah hasil sidangnya pada tanggal 22 Juni hingga 1 Juli 1945, yaitu Piagam Jakarta atau yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945.
Dibubarkannya BPUPKI dan Pembentukan PPKI
Saat menjelang akhir perang dunia II, situasi politik global berubah menjadi tidak menguntungkan bagi Jepang. Mengingat perubahan kondisi ini, pemerintah Jepang memutuskan untuk membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dan sehari kemudian membentuk PPKI.
Alasan utama pembentukan PPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara resmi dan segera. Jepang, pada saat itu menyadari bahwa kekalahan mereka sudah dekat dan tindakan ini diambil untuk memperkuat pengaruh mereka di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pasca-perang dunia II.
Tugas dan Hasil Kerja PPKI
PPKI mengambil alih tugas dan tanggung jawab sebelumnya yang dilakukan oleh BPUPKI. Salah satu tugas utamanya adalah menyusun Undang-undang Dasar dan struktur pemerintahan negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Republik Indonesia.
Kesimpulan
BPUPKI, yang diberi tugas penyusunan dasar negara, dibubarkan oleh Jepang dan digantikan oleh PPKI pada titik kritis dalam sejarah perang dunia II. Jepang berharap bahwa dengan membentuk PPKI dan membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mereka dapat mempertahankan pengaruhnya dalam struktur politik Asia Tenggara pasca-perang. Hasil kerja PPKI, yaitu UUD 1945, menjadi landasan hukum penting dalam sejarah Indonesia.+
