Selama ini pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan pengupahan bagi buruh dan pekerja di Indonesia. Kebijakan ini diterapkan dalam rangka menjamin hak-hak buruh dan pekerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial. Pada hakikatnya, kebijakan pengupahan diberlakukan sebagai usaha memastikan adanya jaminan hidup minimum bagi pekerja. Pertanyaannya kemudian, apakah kebijakan pengupahan tersebut telah diimplementasikan maksimal oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia?
Menganalisis hal ini memerlukan penelaahan atas dua aspek utama, yaitu aspek kebijakan pengupahan dari pihak pemerintah dan aspek penerapan kebijakan tersebut oleh perusahaan-perusahaan.
Aspek Kebijakan Pengupahan dari Pemerintah
Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, telah menerapkan berbagai regulasi terkait pengupahan pekerja. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 88 ayat 1 disebutkan bahwa upah pekerja tidak boleh kurang dari Upah Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, yang melibatkan aspek kemampuan perusahaan dan kebutuhan hidup layak pekerja. Pasal ini menjadi patokan perusahaan dalam menetapkan upah pekerja mereka.
Aspek Penerapan Kebijakan Pengupahan oleh Perusahaan
Banyak perusahaan yang telah berusaha mematuhi hukum pengupahan ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan kebijakan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik karena ketidakmampuan perusahaan melunasi upah minimum atau karena upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja.
Ketidakpatuhan ini tidak jarang berujung pada konflik antara pekerja dan pengusaha. Bahkan dalam beberapa kasus, pekerja melakukan aksi mogok kerja sebagai protes atas tidak dipenuhinya hak-hak upah minimum mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengupahan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masih perlu ditingkatkan.
Kesimpulannya, meskipun berbagai regulasi dan kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah, penerapan kebijakan pengupahan oleh perusahaan-perusahaan belum sepenuhnya maksimal. Hal ini diperlihatkan melalui adanya sejumlah perusahaan yang belum mematuhi ketentuan upah minimum.
Jadi, jawabannya apa? Penerapan kebijakan pengupahan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya maksimal dan optimal. Diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat oleh pemerintah agar setiap pekerja mendapatkan hak upah yang layak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
