Kekuasaan Yudikatif adalah salah satu cabang kekuasaan dalam struktur pemerintahan suatu negara yang berfungsi untuk menjalankan peradilan. Dalam konteks Indonesia, kekuasaan ini diregulasi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945, tampak jelas bahwa lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif adalah Mahkamah Agung dan satu Badan Peradilan yang dibentuk oleh Undang-Undang.
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung berdiri sebagai lembaga yudisial tertinggi di Indonesia. Badan ini berwenang melakukan pengawasan atas seluruh jalannya peradilan di wilayah Republik Indonesia. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadil dalam tingkat kasasi (peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan), dan juga bertanggung jawab terhadap administrasi pengadilan di Indonesia.
Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam lingkup perdata, pidana, administrasi negara, dan tata usaha negara. Selain itu, Mahkamah Agung juga berkewajiban untuk memberikan pendapat hukum jika ditanyakan oleh pemerintah.
Badan Peradilan yang Dibentuk oleh Undang-Undang
Selain Mahkamah Agung, kekuasaan yudikatif di Indonesia juga dipegang oleh satu Badan Peradilan yang dibentuk oleh Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Badan Peradilan yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan yudikatif di Indonesia dipegang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam menjalankan roda keadilan di Indonesia, dan merupakan bagian integral dalam upaya menciptakan negara hukum yang adil dan beradab.
