Pembentukan suatu perseroan atau badan hukum biasanya mengharuskan beberapa prosedur hukum penting yang perlu diikuti untuk memastikan legalitasnya. Dalam konteks ini, kita akan membahas pertanyaan tentang apa yang terjadi jika pendiri sebuah perseroan, misalnya Mr. X, terlibat dalam suatu perbuatan atau persoalan hukum sebelum pembentukan badan hukum tersebut dan bagaimana pertanggungjawabannya.
Tanggung Jawab Hukum Sebelum Pembentukan Badan Hukum
Sebelum suatu perseroan berbadan hukum, tindakan dan pertanggungjawaban individu atau pendiri (dalam hal ini, Mr. X), berada di bawah hukum personal dan bukan hukum korporasi. Dengan kata lain, Mr. X harus bertanggung jawab atas semua tindakannya sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku, terlepas dari statusnya sekarang sebagai pendiri perseroan.
Tanggung Jawab Hukum Setelah Pembentukan Badan Hukum
Setelah pembentukan badan hukum, perseroan berhak dan tunduk pada hukum secara terpisah dari pendirinya. Artinya, jika Mr. X melakukan perbuatan yang melanggar hukum setelah pembentukan perseroan, maka perusahaan tersebut mungkin terkena dampak, tergantung pada apa peran dan kaitan Mr. X dalam perbuatan tersebut.
Namun, perbuatan hukum yang dilakukan Mr. X sebelum perseroan berbadan hukum seharusnya tidak mempengaruhi status hukum perseroan, kecuali jika perbuatan tersebut secara langsung terkait dengan pembentukan perseroan atau jika ada ketentuan hukum khusus yang mewajibkan sebaliknya.
Kesimpulan
Dengan demikian, tanggung jawab Mr. X untuk perbuatan atau persoalan hukum yang dilakukan sebelum perseroan berbadan hukum umumnya harus ditangani secara pribadi dan terpisah dari perseroan. Namun, hukum dan regulasi dapat berbeda-beda tergantung pada jurisdiksi, jenis perusahaan, dan sifat perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum profesional yang mengerti hukum korporasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang kasusnya.
