Pada 21 Mei 1998, Indonesia mengalami perubahan tajam dalam struktur kekuasaannya ketika Soeharto, yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi presiden. Kejadian ini merupakan dampak dari krisis ekonomi Asia tahun 1997 dan tekanan politik yang semakin meningkat. Posisi ini kemudian diambil alih oleh B.J. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Transisi kekuasaan ini didasarkan pada beberapa prinsip konstitusional dan regulasi politik.
Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk mengingat bahwa Soeharto dan Habibie memiliki hubungan dekat. Habibie telah lama menjadi bagian dari lingkungan kekuasaan Soeharto dan berperan penting dalam beberapa proyek pembangunan teknologi. Soeharto mungkin melihat Habibie sebagai pembawa fakta perubahan yang diperlukan dalam kepemimpinan.
Transition itu sendiri didasarkan pada amendemen dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 8 UUD 1945, disebutkan bahwa jika presiden mengundurkan diri, wakil presiden akan mengambil alih hingga akhir masa jabatannya. Meskipun prosesnya rumit dan dipenuhi konflik, proses konstitusional ini dihormati dan Habibie naik menjadi presiden.
Selain itu, perlu disebutkan bahwa pergantian ini juga didukung oleh MPR. Berdasarkan Pasal 3 UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Di tengah situasi yang tidak stabil ini, MPR memberikan dukungan mereka kepada Habibie, yang membantu memadatkan posisinya sebagai presiden.
Meskipun pengangkatan Habibie sebagai presiden menimbulkan banyak perdebatan dan kontroversi, transisi tersebut adalah hasil dari dasar undang-undang yang ada. Pengikut Soeharto dan mereka yang menginginkan perubahan sama-sama menemukan keuntungan dan kerugian dalam peristiwa ini. Kepemimpinan Habibie sendiri, yang kelanjutannya juga menimbulkan perdebatan dan protes, menandai awal dari periode reformasi Indonesia, yang sejak itu telah melihat perubahan politik besar dan lebih demokratis.
