Dalam dunia politik dan hukum, pengertian sebuah negara menjadi sesuatu yang sangat penting. Semua negara memiliki konstitusi, aturan, dan hukum yang mengatur cara mereka beroperasi, dan penting untuk memahami struktur dan organisasi yang membimbing proses ini.
Organisasi kekuasaan yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah, dan pemerintah yang sah disebut sebagai negara. Definisi ini secara luas diterima dan digunakan oleh sebagian besar ilmuwan politik dan konstitusional.
Rakyat
Elemen pertama dari formalisasi ini adalah “Rakyat”. Term ini merujuk kepada populasi atau penduduk yang tinggal di wilayah tertentu yang diberi nama atau dikenali sebagai negara. Rakyat adalah subjek atas kekuasaan suatu pemerintah dan mereka memiliki hak-hak tertentu dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi.
Wilayah
Elemen kedua adalah “Wilayah”. Wilayah merujuk kepada area geografis tertentu yang menjadi yurisdiksi suatu negara. Wilayah ini bisa mencakup negara, kota, atau daerah dalam suatu negara. Wilayah ini disatukan oleh hukum dan konstitusi negara dan dilindungi oleh pasukan dan aparatur negara.
Pemerintah yang Sah
Elemen ketiga dan terakhir adalah “Pemerintah”. Ini merujuk pada sistem pemerintahan yang menjalankan dan mengelola negara. Ini bisa berarti pemerintah federal atau pemerintah pusat, atau bisa juga merujuk ke pemerintah daerah atau lokal.
Pemerintah sah adalah entitas yang memiliki otoritas resmi atas populasi di dalam wilayah tertentu. Otoritas ini biasanya didasarkan pada konstitusi negara dan hukum-hukum yang berlaku. Pemerintah sah memiliki kekuatan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, mengumpulkan pajak, dan menjalankan hukum.
Dengan demikian, gabungan dari rakyat, wilayah, dan pemerintah yang sah menjadikan sebuah organisasi kekuasaan sebagai sebuah “negara”. Negara ini menjadi entitas hukum di mata dunia internasional dan memiliki hak dan kewajiban sendiri pada platform internasional.
