Hari Buruh, yang jatuh pada tanggal 1 Mei setiap tahun, merupakan momen penting bagi pekerja di seluruh dunia untuk bersatu dan mengadvokasi hak dan kepentingan mereka. Di Indonesia, ratusan buruh memilih untuk memanfaatkan momentum ini dengan mengadakan orasi di Bundaran HI, salah satu pusat ikonik di Jakarta. Mereka datang dengan tuntutan dan harapan akan peningkatan kesejahteraan yang telah lama dijanjikan oleh pemerintah. Di samping itu, mereka juga menuntut pemerintah agar menegakkan hukum dan berlaku adil dalam menjamin hak-hak buruh.
Aksi massa ini tidak hanya menampilkan semangat solidaritas di antara buruh, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yaitu sila ke-2, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” serta sila ke-5, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam konteks ini, sila ke-2 menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan martabat manusia, sementara sila ke-5 menekankan perlunya distribusi yang adil dari kesejahteraan dan keadilan sosial bagi setiap warga negara.
Melalui aksi protes ini, ratusan buruh menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi kesejahteraan yang belum optimal dan perlindungan hukum yang belum memadai bagi mereka. Mereka percaya bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, termasuk dalam hal pengupahan, kondisi kerja yang layak, dan jaminan sosial. Karena itu, mereka mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar segera bertindak demi terwujudnya harapan dan aspirasi mereka, seiring dengan cita-cita sila pancasila.
Selain itu, buruh juga menuntut agar pemerintah menegakkan hukum secara adil dan konsisten, demi melindungi mereka dari eksploitasi dan diskriminasi. Mereka berharap pemerintah dapat hadir sebagai pihak yang mengayomi dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk para pekerja. Hal ini tentu saja selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sila ke-2 dan ke-5 Pancasila.
Menjadi sebuah negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam hal ini, pemerintah dan elemen bangsa lainnya dituntut untuk menjaga serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam sistem ketenagakerjaan yang adil dan sejahtera bagi para pekerja.
Jadi, jawabannya apa? Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dan memahami aspirasi buruh demi terwujudnya cita-cita Pancasila. Penegakan hukum yang adil dan kesejahteraan yang merata tidak hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga merupakan janji konstitusional yang harus dihormati dan ditegakkan oleh pemerintah dan seluruh elemen bangsa.
