Dunia politik dan ekonomi Indonesia pada era demokrasi terpimpin sangatlah dinamis dan penuh dengan tantangan. Salah satu kebijakan yang dicoba untuk diterapkan oleh pemerintah pada saat itu adalah sistem ekonomi berdikari. Namun dalam praktiknya, pemerintah Indonesia saat itu tampaknya tidak konsisten dalam menerapkan sistem tersebut. Berikut beberapa faktor yang menunjukkan inkonsistensi tersebut.
1. Ketergantungan pada Bantuan Luar Negeri
Walaupun pemerintah berusaha menerapkan sistem ekonomi berdikari, namun pada kenyataannya Indonesia masih sangat bergantung pada bantuan ekonomi dari negara-negara donor, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Ketergantungan ini tampak jelas dalam berbagai sektor ekonomi, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
2. Kesenjangan Ekonomi
Kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda juga menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi berdikari belum memberikan hasil yang diharapkan. Kesenjangan ini terlihat jelas antara populasi kota besar dan masyarakat di daerah-daerah pedalaman, serta antara kelompok sosial ekonomi atas dan bawah.
3. Penerapan Kebijakan Ekonomi yang Inkonsekuen
Inkonsekuen dalam penerapan kebijakan ekonomi merupakan penanda lain dari ketidakstabilan dalam penerapan sistem ekonomi berdikari. Contoh-contoh dari inkonsekuen ini antara lain adalah kebijakan deregulasi dan liberalisasi yang dilakukan tanpa pertimbangan matang, serta intervensi pemerintah dalam sektor-sektor tertentu yang seharusnya dikelola oleh sektor swasta.
4. Ari Lembaga-Lembaga Internasional dan Kepentingan Politik
Faktor lain yang menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan sistem ekonomi berdikari adalah pengaruh dari lembaga-lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan IMF, serta kepentingan politik dari pemerintah. Lembaga-lembaga ini seringkali menekan Indonesia untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan mereka, bukan kepentingan rakyat Indonesia.
Maka dari itu, meskipun gagasan tentang ekonomi berdikari adalah ide yang baik dan mulia, penerapannya dalam praktik di era demokrasi terpimpin belum dapat berjalan dengan konsisten dan efektif. Penerapan sistem ini akan memerlukan komitmen politik yang kuat, kebijakan yang konsisten, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi rakyat yang sejati.
