Dalam babak sejarahnya, Indonesia telah menjalani berbagai periode pemerintahan, salah satunya adalah masa demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Periode ini disebut juga “Orde Lama” dan memiliki ciri dominasi kuat oleh presiden dalam bidang politik. Seluruh sejarah ini juga mencakup perubahan dalam politik luar negeri Indonesia.
Fokus Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin
Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia cenderung condong ke negara-negara yang tidak berpihak di dalam perang dingin, yang mengacu pada gerakan non-blok atau non-aliansi. Soekarno percaya bahwa Indonesia, dan juga negara-negara berkembang lainnya, tidak perlu memilih satu dari dua kutub besar dunia saat itu, yaitu Amerika Serikat yang memimpin blok Barat dan Uni Soviet yang memimpin blok Timur.
Politik Luar Negeri Aktif
Dengan semboyan “berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri), Soekarno menggagas politik luar negeri yang disebut “Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif”. Ini berarti bahwa Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan langkahnya di kancah internasional tanpa harus tunduk pada tekanan atau intervensi dari negara lain.
Konferensi Asia-Afrika
Sebagai implementasi dari politik luar negeri bebas dan aktif, pada tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Konferensi ini penting karena menempatkan Indonesia di garis depan pergerakan non-blok yang menentang segala bentuk kolonialisme dan imperalisme.
Kesimpulan
Jadi, bisa dikatakan bahwa pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke upaya pembentukan dunia yang lebih damai dan adil, di mana negara-negara berkembang memiliki suara yang sama kuatnya dengan negara-negara maju. Arah ini tercermin dalam pendirian gerakan non-blok dan konferensi internasional yang digagas oleh Soekarno.
