Era demokrasi terpimpin tahun 1959-1965 di Indonesia, dipimpin oleh Presiden Soekarno, adalah era dengan banyak perubahan dan tantangan. Meskipun Soekarno memiliki visi yang kuat dan nasionalis untuk Indonesia, beberapa tindakannya selama era ini telah digambarkan sebagai penyimpangan dari prinsip demokrasi. Namun, ada beberapa klaim yang bukan merupakan bagian dari “penyimpangan” tersebut.
Penyimpangan Pertama: Penundaan Pemilu
Presiden Soekarno menunda pemilihan umum yang direncanakan, yang merupakan penyimpangan besar dari prinsip demokrasi. Penundaan ini dilakukan dengan alasan stabilitas politik, tetapi pada kenyataannya, menyebabkan penurunan kebebasan politik dan berdampak pada hak-hak konstitusional warganya.
Penyimpangan Kedua: Penyensoran Pers
Presiden Soekarno juga melakukan penyensoran yang ketat terhadap pers. Kontrol ini merupakan pelanggaran atas kebebasan pers dan hak untuk menerima informasi, yang merupakan pilar penting bagi setiap demokrasi.
Penyimpangan Ketiga: Kejatuhan Multi-Partai
Presiden Soekarno memberlakukan sistem Manipol-USDEK yang menetapkan tujuh prinsip yang dianggap fundamental bagi Indonesia. Dalam prakteknya, ini membuat sistem multi-partai yang sebelumnya ada menjadi sistem satu partai di Indonesia.
Bukan Penyimpangan: Pembangunan Nasional
Pernyataan bahwa ‘pembangunaan nasional dan peningkatan infrastruktur oleh Presiden Soekarno adalah penyimpangan’ adalah tidak benar. Meskipun banyak aspek dalam kepemimpinan Soekarno yang kontroversial, pembangunan nasional dan upaya peningkatan infrastruktur adalah tugas vital dari setiap pemerintah.
Selama masa jabatannya, Soekarno menggunakan kebijakan pro-pembangunan yang menekankan pada pembangunan infrastruktur fisik. Pembangunan ini termasuk pembangunan infrastruktur besar seperti Monumen Nasional dan Pelabuhan Tanjung Priok. Langkah-langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Jadi, meskipun ada banyak cara di mana Soekarno mungkin telah menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi selama era Demokrasi Terpimpin, klaim bahwa pembangunan nasional dan peningkatan infrastruktur termasuk dalam kategori ini adalah tidak benar.
